TEMPO Interaktif, Surabaya:Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Yahya Rahman, menyatakan pihaknya sudah benar dalam menggunakan pasal-pasal KUHP dalam penuntutan sengketa pers antara Tempo dengan Tomy Winata. Ia berkilah, penggunaan UU Pers tidak wajib hukumnya dalam penyelesaian permasalahan hukum akibat pemberitaan media.Dalam kasus seperti ini, pemakaian pasal pencemaran nama baik dalam KUHP seperti itu sudah benar. UU Pers hanya mengatur penggunaan hak jawab. Penggunaan hak jawab itu tidak wajib, kata Kemas Yahya menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di Kampus C Universitas Airlangga, Senin (6/9) siang. Hari ini Jaksa Agung M.A. Rachman melakukan penandatanganan Piagam Kesepahaman Kerja Sama Akademis antara Kejaksaan Agung dengan Universitas Airlangga. Seusai keluar ruang pertemuan di lantai empat Rektorat Unair, Rachman sempat dihadang wartawan yang ingin mewawancarainya, namun belum tuntas menjawab, ia berjanji akan memberikan keterangan lebih lanjut dalam jumpa pers khusus di lantai tigaNamun, saat belasan wartawan menunggunya di lantai tiga, yang muncul kemudian hanyalah Kapuspenkum Kemas Yahya Rahman. Kemas kemudian menyampaikan permohonan maaf dari atasannya itu. Jaksa Agung mewakilkan kepada saya, kata pria yang pernah menjabat Wakil Kajati di Sulsel dan Riau ini. Saat kembali didesak Tempo seusai jumpa pers, apakah pernyataannya itu berarti Kejaksaan Agung tidak mengakui UU Pers berlaku khusus (lex specialist), lagi-lagi Kemas Yahya berkelit. Bukan tidak mengakui, tapi untuk perbuatan seperti itu masih memenuhi unsur-unsur KUHP, jawabnya. Raharjo - Tempo News Room