Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengenakan kaos tim peserta Piala Dunia. TEMPO/ISHOMUDDIN
TEMPO.CO, Magetan - Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Magetan diganti karena dianggap tak netral. "Yang ditemukan sekitar 12 orang, dan delapan di antaranya sudah diganti," kata Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Magetan, Joko Siswanto, saat dihubungi, Selasa, 23 April 2013.
Sedangkan empat petugas KPPS lainnya masih dalam verifikasi untuk diganti. Sesuai aturan, penggantian petugas KPPS tersebut ditetapkan melalui surat keputusan panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan/desa yang mendapat mandat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Sejumlah petugas KPPS yang diganti itu berada di Kecamatan Barat dan Sukomoro. "Mereka terlibat kampanye salah satu calon," ujar Joko. Ini berdasarkan temuan panwas kecamatan, pengawas pemilu lapangan (PPL), dan PPS.
Anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten Magetan, Hendrad Subyakto, membenarkan bahwa ada petugas KPPS yang diganti. "Mereka direkomendasikan Panwas untuk diganti karena partisan," ucapnya.
Jelang sehari sebelum pemungutan suara, Hendrad memastikan seluruh logistik pilkada sudah berada di PPS atau desa/kelurahan. "Semua logistik sudah berada di desa dan kelurahan," katanya.
Pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Magetan akan digelar Rabu, 24 April 2013. Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing, antara lain, pasangan nomor urut 1 inkumben Sumantri-Samsi (SMS) yang diusung PDI Perjuangan dan Golkar, nomor urut 2 pasangan independen Nanik Karsini-Sugiho Pramono (NasPro), dan nomor urut 3 pasangan Djoko Prabowo-Hartoto (Djowo Toto) yang diusung Partai Demokrat, PAN, dan Partai Patriot.
Daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Magetan 2013 mencapai 553.724 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.381, yang tersebar di 19 kecamatan dan 208 desa serta 27 kelurahan.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
