Kepada wartawan, Presiden SBY berharap sikap sederhana juga dimiliki pejabat lainnya di Indonesia. "Jangan jor-joran, mewah-mewahan. Makin sederhana, makin baik," ucap SBY. "Sehingga uangnya bisa kita gunakan untuk rakyat kita." TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta -- Tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan Istana Negara untuk konferensi pers terkait Partai Demokrat dikritik sejumlah anggota DPR. Seharusnya Istana Negara hanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.
"Bukan yang berkaitan dengan partai tertentu," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 18 April 2013. Pramono menjelaskan, menggunakan Istana untuk kepentingan politik hanya akan menurunkan citra dan marwah Istana itu sendiri. (Lihat: Ketika SBY Bicara Partai Demokrat di Istana)
Pramono menuturkan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY memang selayaknya mengurus partai politik. Menurut dia, membicarakan partai politik di Istana dinilai tidak terlalu memiliki urgensi. "Seyogyanya dilakukan di kantor partai," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Indra, juga menilai SBY tidak etis menggunakan fasilitas untuk urusan partai. Menurut dia, tindakan ini akibat Presiden merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Menurut Indra, ini semakin menguatkan keraguan publik bahwa SBY tidak mampu menempatkan diri sebagai presiden dan ketua umum. "Konferensi pers kemarin merupakan jawabannya," kata dia.
Dia menilai, sulit bagi SBY memisahkan posisi kepala negara dan Ketua Umum Demokrat. Indra menerangkan, presiden bukanlah milik kelompok tertentu. Karena itu, dia meminta agar presiden tidak merangkap jabatan. "Ketika rangkap jabatan, presiden tak akan fokus mengurus negara," ujarnya.
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, juga menyampaikan kritik serupa. Menurut dia, tindakan SBY kemarin bukan yang pertama kali dalam menyampaikan urusan partai di Istana. Tindakan ini, kata Bambang, tidak sesuai dengan janji petinggi Demokrat yang selalu berkata Presiden hanya akan mengurus partai pada hari libur. "Ini menunjukkan pengelolaan negara bias dan tidak fokus," ujarnya.
