Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro salah memahami soal kategori pelanggaran HAM dalam kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman. (Baca:Temuan Mengejutkan Komnas HAM di Lapas Cebongan)
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menolak pembentukan Pengadilan HAM untuk mengadili prajurit yang terlibat dalam penyerbuan ini. (Baca: Investigasi Cebongan Versi TNI AD dan Polisi)
“Pernyataan Menhan tidak tepat. Karena kalau dibentuk pengadilan pelanggaran HAM berat, berarti itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,” kata Komisioner Komnas HAM Sianne Indriani, Minggu, 14 Maret 2013. Sianne pun menuding Purnomo tidak memahami konteks Pengadilan HAM.
Pembentukan pengadilan pro-yustisia oleh Komnas HAM tidak serta-merta langsung dilaksanakan. “Harus ada persetujuan dari DPR dan pelaksananya adalah pemerintah,” ujar Sianne. Indikasi pelanggaran yang ditemukan komisi terkait kasus Cebongan, secara definitif sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999.
“Untuk pelanggaran HAM berat, belum kami temukan indikasinya,” kata Sianne. Komisi berencana untuk mengawal proses peradilan militer terhadap para pelaku penyerbuan yang menewaskan empat tahanan itu. “Supaya peradilannya bisa berlangsung secara transparan.”
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa penyerangan LP Cebongan bukan pelanggaran HAM. Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan pembunuhan terhadap tahanan LP Cebongan dilakukan secara spontan dan tidak terencana. Karena itu, Purnomo menolak dibentuk Pengadilan HAM untuk mengadili prajurit yang terlibat dalam penyerbuan ini. Selengkapnya soal berita kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, klik di sini.
