Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menganggap penting pembentukan tim penyelidik independen kasus Cebongan. Desakan ini akan dibawa ke rapat pimpinan sebelum disampaikan kepada pemerintah.
"Ini berkaca pada kasus sprindik KPK. Unsur dari KPK hanya pimpinan," kata Pramono usai bertemu dengan koalisi masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 3 April 2013. Menurut dia, dengan kehadiran tim etik yang banyan diisi unsur di luar KPK, penyelidikan justru berjalan efektif. Ketika Lapas Cebongan diserang, dia menganggap negara tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, penyerangan ini menjadi sangat mencemaskan dalam negara demokrasi. Seharusnya, kata dia, negara harus jauh lebih dari pemerintahan dan partai. Dia menegaskan, desakan pembentukan tim independen akan menjadi prioritas konsultasi dengan presiden.
Anggota Komisi Pertahanan Helmy Fauzi menyatakan, penyerangan kasus Cebongan adalah masalah serius. Menurut dia, jika dilakukan aktor negara, maka ini bisa disebut sebagai tindakan makar. Tetapi jika dilakukan bukan oleh negara, ini menunjukkan betapa lemahnya negara.
Dia menegaskan, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui Komisi Pertahanan dengan mitranya. Menurut dia, persoalan ini mesti dibawa ke dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan melibatkan Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan. Helmy menjelaskan, Komisi masih menunggu penyelidikan awal untuk menemukan petunjuk awal. "Ini menjadi alasan pemanggilan Panglima TNI," kata dia.
Wakil Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsudin menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Dewan menindaklanjuti permintaan ini. Menurut dia, Komisi Hukum masih menunggu penyelidikan Komnas HAM mengenai kejelasan kasus ini. "Kami serahkan kepada Pimpinan DPR," ujar Aziz.
