Panwaslu DIY Kirim Tim ke Jakarta

Reporter

Editor

Kamis, 26 Agustus 2004 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Kasus indikasi tidak netralnya institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Kota Besar Yogyakarta menjelang pelaksanaan pemilihan umum presiden (pilpres) mendatang, masih terus diusut. Menindak-lanjuti pengusutan kasus "kaos Megawati" di Poltabes Yogyakarta itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengirim dua personilnya ke Jakarta untuk menemui Ketua DPD PDIP Jakarta, Sumiyati Soekarno, Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara, Sumaryono dan kantor ekspedisi Bhimaputra Expres."Walau Panwaslu Kota Yogyakarta sudah melakukan klarifikasi, menurut Panwaslu Provinsi ini belum tuntas. Kami masih menemukan sejumlah kejanggalan. Karena masalah ini sudah lintas provinsi, kami juga minta bantuan Panwaslu Pusat untuk mengusut masalah kaos di Poltabes itu," kata Wakil Ketua Panwaslu DIY, Ramdlon Naning didampingi anggotanya Muhammad Wafiek, di Yogyakarta, Kamis (26/8).Menurut rencana, Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Teguh Basuki dan anggota Panwaslu Provinsi DIY Ahmad Husni akan berangkat ke Jakarta, Jumat (27/8). "Mereka akan mengusut, adakah hubungan antara Seno dengan PDIP. Selama ini, Seno hanya mengaku sebagai simpatisan. Tim juga akan mencari kejelasan, siapa yang mengirim kaos itu. Berdasarkan keterangan Seno, kaos itu dikirim oleh temannya, Sumaryono yang saat ini menjadi Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara. Padahal, dalam invois pengirimnya tertulis Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, bukan Sumaryono, kata Wafiek.Syaiful Amin - Tempo News Room

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

3 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

4 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

11 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

13 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

13 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

13 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya