TEMPO.CO , Yogyakarta:Pemerintah Kabupaten Sleman akan segera memantau dan memeriksa keberadaan preman pada sejumlah kafe di wilayah ini. “Pemeriksaan kafe-kafe itu untuk mengetahui sebagai sarang preman atau tidak,” kata Bupati Sleman Sri Purnomo usai bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Kamis, 28 Maret 2013.
Kafe akan diperiksa melalui inspeksi mendadak secara berkala dan juga meminta informasi dari masyarakat. Pemeriksaan dilakukan sebagai antisipasi pengeroyokan yang menewaskan anggota Kopassus Sersan Satu Heru Santosa di Hugo’s Cafe tak terulang. “Kami melihat hal ini ada sebab akibatnya,” kata Sri. “Jadi pengawasan kafe dan tempat hiburan akan kami perketat, karena sudah banyak peristiwa dari situ.”
Di Kabupaten Sleman, khususnya perbatasan dengan Kota Yogykarta, kafe dan tempat hiburan malam tumbuh subur. Berbeda dengan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta lain, perbatasan Sleman dan kota Yogyakarta selalu hidup bak kota satelit 24 jam dengan tebaran lokasi hiburan malam.
“Karena banyaknya saya sampai lupa jumlahnya,” kata Sri. Meski memberi pendapatan pajak bagi daerah, munculnya tempat hiburan malam dinilai berdampak lain, seperti memicu tingkat kekerasan dan kriminalitas.
Sri Purnomo menambahkan, monitoring untuk meredam aksi premanisme dilakukan tanpa pandang bulu, baik berskala besar dan kecil. Ia akan melibatkan kepolisian untuk memastikan kafe telah dapat menjamin keamanan pengunjung. “Kalau misalnya rawan dan tak bisa memberi jaminan keamanan bagi pengunjung, kami akan beri peringatan keras atau cabut ijinnya,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Berita Terkait:
INFOGRAFIS Kronologi Penyerangan Lapas Cebongan Sleman
Malam Penyerbuan, Tak Ada Suara Cicak dan Tokek
Tahanan Cebongan Sleman Dipaksa Tepuk Tangan
Topik Terhangat: Serangan Penjara Sleman || Adi Vs Eyang Subur || Harta Djoko Susilo ||Agus Martowardojo
Berita terkait
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
6 menit lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
4 jam lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
5 jam lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
8 jam lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
9 jam lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
11 jam lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
1 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaJudi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
2 hari lalu
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca Selengkapnya