TEMPO.CO , Jakarta: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak berniat melakukan jemput paksa pada mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, yang telah menolak panggilan eksekusi ketiga kali.

"Upaya jemput paksa memang ada, tapi saat ini kami berharap Pak Susno mau patuhi hukum," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Arif Zulyani, Senin, 25 Maret 2013.

Arif berharap, Susno mau legowo menyerahkan diri untuk melaksanakan putusan hukuman penjara dan denda. Saat disinggung apakah Susno masuk dalam daftar pencarian orang, Arif tak mau menjawab.

Ia juga mengatakan, sudah mengaukan permohonan pencegahan Susno ke luar negeri pada Kemengterian Hukum dan HAM sejak beberapa bulan lalu. "Pokoknya tunggu saja dulu, kami juga sudah laporkan ke pimpinan, lihat saja nanti."

Senin siang, pengacara Susno, Frederich Yunandi, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berbekal surat panggilan jaksa, Yunandi tidak mengajak serta kliennya. Dia hanya menyerahkan duit Rp 2500 sebagai upaya eksekusi.

Yunandi dan Susno bersikukuh, putusan MA, yang menolak kasasi Susno, tidak menyebutkan amar penahanan, dan hanya mewajibkan terpidana membayar biaya perkara Rp 2500.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memvonis Susno hukuman tiga tahun enam bulan penjara, denda Rp 200 juta, serta uang pengganti Rp 4 miliar. Susno dinyatakan terbukti bersalah karena menyalahgunakan kewenangan dalam menangani kasus PT Salmah Arowana saat menjabat Kabareskrim. Susno menerima suap Rp 500 setelah mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Sedangkan dalam kasus pengamanan dana Pilkada Jabar, dia mengambil untung Rp 4,2 miliar. Pada tingkat banding, hakim mengubah putusan tersebut dengan denda lebih besar menjadi Rp 4,2 miliar. Kedua pihak kemudian mengajukan kasasi.

INDRA WIJAYA
Berita terpopuler:
Penyerbuan LP Cebongan Bermula dari Saling Pandang
Operasi Buntut Kuda Penjara Cebongan Sleman
Lihat Teman Satu Sel Didor, Napi Cebongan Trauma
Ini Kronologi Penyerbuan Cebongan Versi Kontras
Tak Ada Kudeta, Hanya Pembagian Sembako