TEMPO.CO , Jakarta:Demonstrasi besar-besaran untuk mengkudeta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bakal dilaksanakan Senin, 25 Maret 2013 ini, sepertinya tak akan terjadi. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan pemberitahuan yang diajukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia adalah kegiatan bakti sosial. “Mereka mengadakan pembagian sembako di halaman kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,” kata Rikwanto di kantornya, kemarin.
Surat pemberitahuan yang disampaikan Neta S. Pane tersebut ditandatangani Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet dan Sekretaris Jenderal, Adhie Massardi. Bakti sosial ini diperkirakan melibatkan 3.000 orang. Kendati menolak menyebutkan jumlah, Rikwanto memastikan ada personel yang diterjunkan untuk mengamankan kegiatan itu.
Adhie Massardi mengatakan perubahan ini dilakukan karena ada tekanan dari berbagai pihak terhadap pengurus majelis. "Banyak teror kepada kami," kata dia. Pembagian sembako, lanjut dia, akan diisi orasi yang isinya menuntut Presiden Susilo mundur. (Baca Kakek-kakek Kudeta)
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto melarang pengurus, kader, organisasi sayap dan organisasi massa yang berafiliasi dengan partainya turut serta dalam unjuk rasa yang bertujuan melengserkan Presiden Yudhoyono. "Kami tetap konsisten dengan jalur konstitusional," kata Prabowo.
Presiden Yudhoyono tak terusik dengan agenda majelis. “Tidak ada pengaruhnya terhadap kegiatan presiden,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa. Hari ini, presiden dijadwalkan bertemu Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf dan bertolak ke Bali untuk menghadiri High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda. (Istana: Silakan Lewat Pemilu)
ATMI PERTIWI | PRIHANDOKO | WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terpopuler:
Korban Penembakan Lapas Pernah Bertugas di Aceh
Pengunjung Rutan Tak Lihat Angelina Sondakh
Penyelenggara Demo 25 Maret Panen Teror
Penyerang Lapas Sleman Diduga Kuat Anggota Militer
Jokowi Lambungkan Elektabilitas PDI Perjuangan
Partai Demokrat Juara Partai Korup
Berita terkait
Menolak Lupa Tragedi Trisakti 1998, Mereka Tewas Ditembak di Dalam Kampus
2 hari lalu
Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah menjelang reformasi. Empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak di dalam kampus.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas
2 hari lalu
Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal
Baca SelengkapnyaDemokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY
8 hari lalu
Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.
Baca SelengkapnyaDemonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap
14 hari lalu
Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem
20 hari lalu
Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza
Baca SelengkapnyaMahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina
20 hari lalu
Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS
21 hari lalu
Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.
Baca SelengkapnyaGoogle Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
27 hari lalu
Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.
Baca SelengkapnyaEks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
27 hari lalu
Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK
28 hari lalu
2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya