Patok di `Kebun Binatang` Djoko Susilo Dicabut

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 21 Maret 2013 17:55 WIB

KPK memasang pengumuman penyitaan di pintu masuk lahan milik Djoko Susilo di Desa Kumpay, Subang, Jawa Barat, (19/3). Penyitaan lahan, bangunan dan kandang rusa dalam perkara tindak pidana pencucian uang. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, menegaskan tak ada aksi pematokan oleh warga Desa Kumpay atas lahan milik Inspektur Jenderal Djoko Susilo, tersangka kasus korupsi simulatior kemudi dan pencucian uang yang sudah disegel KPK. "Semuanya dalam kondisi aman dan tidak ada pematokan," kata Kepala Polres Subang, Ajun Komisaris Besar Chiko Ardwiatto, saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Maret 2013.

Chiko mengaku pihaknya sudah mengecek ke lokasi lahan milik jenderal bintang dua seluas 46 hektare itu, begitu mendengar ada kabar terjadi pematokan oleh warga. "Yang kemarin itu, mah, mereka ingin mejeng di televisi saja," ujarnya.

Menurut dia, tak ada pengamanan khusus terkait aset milik bekas Kepala Korlantas dan Direktur Akpol yang kini ditahan komisi antirasuah di tahanan Guntur itu.

Kepala Desa Kumpay, Fai N. Suparmi, mengatakan aksi pematokan garapan oleh puluhan warganya itu terjadi Rabu, 20 Maret 2013. "Tapi kemudian kami datang ke lokasi untuk mencabutinya," ujarnya.

Saat ini Suparmi mengaku sudah memasang sejumlah spanduk yang bertuliskan "Dilarang menggarap dan merusak lahan" di lokasi kebun milik Djoko tersebut.

Sebelumnya, Suparmi setuju jika warganya diberikan hak menggarap kebun tersebut sebelum ada ketetapan hukum tetap atas Djoko. "Supaya tidak mubazir, warga dapat tambahan penghasilan dan membayar pajaknya," ujarnya.

Warga kecewa atas putusan Suparmi yang kemudian melarang mereka mematok lahan garapan di lahan "Kebun Binatang" milik jenderal beristeri tiga itu. "Saya bingung, sikap Bu Kades kok jadi plinplan begitu," ujar Edi.

Padahal, warga hanya menggarap, tidak akan ada upaya untuk menguasai lahan tersebut. "Saya hanya ingin menanam nanas," ujar Edi yang siap membayar pajak atas lahan yang digarapnya kelak.

NANANG SUTISNA

Berita Terpopuler:
Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi

Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo

Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

Sakit Hati, Tersangka D Bunuh Bos Servis Komputer

Jokowi Tak Persoalkan Hengkangnya 90 Perusahaan

Pengganti Pramono Edhie di Tangan Presiden

Berita terkait

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

1 jam lalu

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi

Baca Selengkapnya

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

4 jam lalu

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

4 jam lalu

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

4 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh pengacara bernama Andreas atas tuduhan tak lapor LHKPN secara benar.

Baca Selengkapnya

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

5 jam lalu

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

6 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.

Baca Selengkapnya

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

15 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

17 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

20 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

21 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya