TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan lambatnya putusan Komisi Pemilihan Umum bisa berdampak pada penyusunan daftar calon legislator sementara partainya.
"Kalau tidak sekarang diputuskan, kapan kami akan bekerja menyusun DCS? Waktu semakin mepet," kata Sutiyoso dalam diskusi di gedung Badan Pengawas Pemilu, Selasa, 12 Maret 2013.
Proses pemilu paling cepat, yakni pengajuan daftar calon legislator sementara yang akan ditutup pada 9 April 2013. Waktu itu sudah ditetapkan di undang-undang karena bertepatan 12 bulan sebelum Pemilihan Umum 2014.
Hingga kini, PKPI dan Partai Bulan Bintang belum mendapatkan kejelasan dari KPU soal lolos atau tidaknya dua partai tersebut.
Sebelumnya, PBB dan PKPI telah menggugat putusan KPU yang menyatakan dua partai tersebut tak layak ikut Pemilu 2014. PBB melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan telah dimenangkan.
Sedangkan PKPI telah menempuh jalur gugatan melalui Badan Pengawas Pemilu. Hasilnya, Bawaslu memutuskan PKPI bisa ikut pemilu. Namun, putusan-putusan itu tak digubris KPU. Hingga kini, PBB dan PKPI belum terdaftar sebagai partai peserta pemilu. "Kami sungguh merasa teraniaya. Rentang waktunya sangat cepat ke 9 April," kata Sutiyoso.
MUHAMAD RIZKI
Berita Lainnya:
Ahok Tak Setuju Hercules Main Hakim Sendiri
Prabowo Akui Diam-diam Sering Bertemu SBY
Daud Kei Jenguk Hercules di Tahanan Polda
'Bisnis Mari Bergaul' Jadi Pintu Pencucian Uang
Pekerja Ruko Bersyukur Kelompok Hercules Ditangkap
Berita terkait
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang
4 jam lalu
Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.
Baca Selengkapnya5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
1 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaKader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
2 hari lalu
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
2 hari lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaDede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024
2 hari lalu
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCaleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten
2 hari lalu
PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024
3 hari lalu
KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaProfil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi
3 hari lalu
Simak profil Juri Ardiantoro di sini.
Baca SelengkapnyaKPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024
3 hari lalu
Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.
Baca SelengkapnyaKPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri
3 hari lalu
KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.
Baca Selengkapnya