Nyoblos Pilgub Jawa Barat Boleh Pakai KTP

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 20 Februari 2013 22:47 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Cianjur -Warga Kabupaten Cianjur yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 akhirnya bisa mencoblos dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Kepastian tersebut setelah Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemilih yang Belum Terdaftar Pada DPT.

Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur, Saepul Ulum, menjelaskan, keputusan tersebut untuk mengakomodir keinginan warga yang tidak terdaftar pada DPT. Menurut Ulum, teknisnya warga yang tidak terdaftar pada DPT bisa mendaftar sehari sebelum pencoblosan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

"KPPS akan mendata warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar pada DPT di lokasi Tempat Pemungutan Suara (DPT). Daftar tersebut kemudian dibuatkan berita acar untuk dilaporkan ke KPU Jawa Barat," ujar Ulum di Cianjur, Rabu 20 Februari 2013.

Pendataan dilakukan untuk menyiapkan penambahan surat suara serta keperluan penghitungan jumlah suara. "Jika ada penambahan, maka bisa menggunakan surat suara cadangan di TPS. Jika kurang, bisa meminjam pada TPS terdekat," kata Ulum.

Ulum juga mengatakan, pihak KPU mengantisipasi jika terjadi kelebihan pemilih di satu TPS. "Maksimal satu TPS itu 600 pemilih. Jika lebih, pemilih bisa dialihkan ke TPS terdekat," imbuh dia.

Kesempatan berpartisipasi dalam pilgub ini, kata Ulum, perlu diketahui oleh seluruh warga yang memiliki hak pilih. Sebelumnya, penggunaan KTP ini baru akan direalisasikan untuk Pemilu 2014. "Ternyata untuk Pilgub Jabar 2013 sudah mulai bisa dilaksanakan. Kami juga baru mendapatkan edaran dua hari lalu," tandas Ulum.

DEDEN ABDUL AZIZ

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya