TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun dikecam banyak kalangan, politikus senior PDIP, Pramono Anung, mendukung langkah Joko Widodo menjadi juru kampanye salah satu pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa barat. Menurut dia, Jokowi sebagai Gubernur DKI sudah mengajukan cuti sebagaimana lazimnya beberapa hari sebelum kampanye berlangsung. Belakangan ini Kementerian Dalam Negeri mempersoalkan izin cuti Jokowi.
"Kalau kemudian terus dipermasalahkan itu sangat berlebihan. Karena masih ada pejabat lain yang juga menjadi juru kampanye," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Rabu, 20 Februari 2013. Menurut wakil ketua DPR ini, sudak menjadi kelaziman bagi pejabat publik untuk menjadi juru kampanye meskipun hingga keluar daerah sekali pun.
"Cukup mengajukan cuti pada Menteri Dalam Negeri. Ini juga berlaku bagi para menteri dan pejabat tinggi yang lain," ujar Pramono. Dalam kesempatan itu juga, mantan Sekjen PDIP ini mempertanyakan apakah setiap menteri sudah memiliki izin dari presiden setiap menjadi juru kampanye. "Apakah mereka, para menteri, sudah izin Presiden."
Sebelumnya, Tempo.co memberitakan Jokowi tetap berkampanye meskipun belum memiliki izin cuti dari Kementerian Dalam Negeri. Juru bicara Kementerian, Reydonnyzar Moenek, mengatakan izin cuti Jokowi belum diproses lantaran baru diajukan sehari (Jumat) sebelum pelaksanaan kampanye. "Terlebih maksud dan tujuan izin cuti yang disampaikan juga tidak jelas," kata Donny, sapaan akrab Reydonnyzar kepada Tempo, Ahad, 17 Februari 2013.
Menurut Donny, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat Negara Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum, izin cuti berkampanye pejabat negara harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum hari pelaksanaan.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita terpopuler lainnya:
Demokrat dan PKS Dianggap Juara Korupsi
Aturan Baru SIM Tak Jadi Berlaku Maret Ini
Di Museum Ini Pengunjung Boleh Tak Berbusana
Produk Nestle Terancam Ditarik di Indonesia
KPK Yakin Tuntaskan Kasus Anas
Gerindra Mau Rangkul Jokowi, Asal...
Berita terkait
Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini
10 menit lalu
Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?
Baca SelengkapnyaHarga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani
22 menit lalu
Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah
54 menit lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca SelengkapnyaKaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah
1 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.
Baca SelengkapnyaTimnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah
1 jam lalu
Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.
Baca SelengkapnyaTinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun
1 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menuturkan harga bawang merah dan bawang putih dipatok Rp 40 ribu per kilogram.
Baca SelengkapnyaDuel Timnas U-23 Indonesia vs Irak Malam Ini, Presiden Jokowi Akan Saksikan dari Kamar
2 jam lalu
Presiden Jokowi memilih untuk menyaksikan laga Timnas U-23 Indonesia melwan Irak dari kamarnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun
4 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMentan Amran Mendampingi Presiden Jokowi Gowes di Mataram
5 jam lalu
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.
Baca SelengkapnyaSoal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?
5 jam lalu
Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.
Baca Selengkapnya