Eks Dirut Merpati Bebas, Kejaksaan Perlu Evaluasi

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 19 Februari 2013 18:32 WIB

Mantan Dirut PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, meminta Kejaksaan untuk menjadikan putusan bebas hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta terhadap mantan direktur utama Merpati, Hotasi Nababan, sebagai perhatian serius. “Putusan ini harus jadi bahan evaluasi bagi kejaksaan, sejauh mana mekanisme internal dijalankan dalam menangani sebuah kasus,” kata Emerson, Selasa, 19 Februari 2013.

Menurut Emerson, Kejaksaan harus segera mengevaluasi menyeluruh kasus Hotasi. Selama ini, Emerson mengakui ada kesan kejaksaan sedikit memaksakan agar Hotasi divonis hukuman penjara. “Kejaksaan perlu mengkaji lagi apakah kasus Hotasi benar murni perkara pidana korupsi atau perdata.”

Emerson menilai selama ini memang ada kecurigaan penanganan kasus korupsi di kejaksaan tak seketat Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menduga ada dua kemungkinan sehingga kasus Hotasi berakhir dengan putusan bebas. Kemungkinan pertama perkara belum cukup matang sebelum diajukan ke pengadilan tipikor.

Kemungkinan kedua, kasus Hotasi memang sedikit dipaksakan. “Ini jadi pertanyaan, di KPK kita bisa yakin proses penanganan kasus berjalan matang sebelum menjadi tersangka.” Menurut Emerson, proses penetapan tersangka di KPK tak berjalan sembarangan. “Bagaimana dengan kejaksaan, ini yang kami agak ragu.”

Sidang di pengadilan Tipikor sore ini memutuskan Hotasi bebas. Majelis Hakim mengatakan Hotasi tak terbukti bersalah melakukan korupsi sewa dua pesawat Boeing 737-400 dan 737-500. “Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, baik itu dalam dakwaan primer dan subsider," kata Ketua Majelis Hakim Pangeran Napitupulu saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Hotasi Nababan diseret ke pengadilan karena dianggap terlibat kasus korupsi penyewaan dua pesawat Boeing pada 2006. Hotasi didakwa memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara dalam kasus penyewaan dua unit pesawat Boeing. Perbuatan itu dilakukan Hotasi bersama Tony Sudjiarto, bekas General Manager Aircraft Procurement Division Merpati.

IRA GUSLINA SUFA

Baca juga
Roy Suryo: Jika Kongres Sukses, KPSI Hilang

Ada Syeikh Halalkan Perkosa Demonstran Perempuan

Prita Maju Caleg dari Dapil Serpong

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

6 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

9 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

11 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

20 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya