Tim Mega Jateng Diduga Terima Dana Fiktif

Reporter

Editor

Sabtu, 7 Agustus 2004 19:23 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Anggota Panwaslu Didik Supriyanto mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) yang menemukan adanya dugaan dana fiktif sebesar Rp 4,428 miliar yang diterima oleh Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) Jateng. Dana tersebut berasal dari tiga penyumbang atas nama lembaga (instansi) yang masing-masing besarnya Rp 750 juta, dan 26 penyumbang perseorangan yang diduga tidak jelas dengan total Rp 2,178 milyar.Ketua Panwaslu Jateng Nur Hidayat Sardini menyebutkan, ketiga penyumbang atas nama lembaga tersebut diketahui memiliki hubungan antara perusahaan yang satu dengan yang lain, dengan direktur utama yang sama, masing-masing beralamat di Jalan Madukoro, dan dua perusahaan beralamat di Kawasan Industri Candi Semarang. Adapun 26 penyumbang yang mengatasnamakan perseorangan masing-masing berasal dari Kota Semarang (satu orang), Purwokerto (satu orang), dan Boyolali (24 orang). Besar sumbangan masing-masing antara Rp 25 juta hingga Rp 100 juta.Terhadap laporan tersebut, Panwas akan segera menyurati KPUD Jatenguntuk memeriksa kasus tersebut, tentunya setelah melakukan verifikasi laporan tersebut, kata Didik yang didampingi Sardini di Kantor Panwaslu Jateng, Jalan Veteran Semarang, Sabtu (7/8).Atas dugaan dana kampanye fiktif tersebut, kepada KPUD Jateng, Panwaslu akan menanyakan apakah tim kampanye Mega-Hasyim benar-benar menerima sumbangan dari pihak-pihak yang diduga fiktif tersebut. Sohirin - Tempo News Room

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya