TEMPO Interaktif, Jakarta:Panitia Pengawas Pemilu menyimpulkan, pertemuan di Kepolisian Resort Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 29 Mei 2004 merupakan pelanggaran berat aturan pemilu. Pertemuan yang dilakukan Kepala Kepolisian Wilayah Banyumas dan diduga untuk mendukung duet Megawati-Hasyim Muzadi itu dinilai merupakan pelanggaran asas jujur dan adil."Kami menyebutnya meta pelanggaran pemilu," kata Wakil Ketua Panwaslu Saut Hamonangan Sirait setelah rapat pleno untuk membahas kasus itu di Jakarta kemarin.Menurut Saut, rekaman cakram (VCD) menunjukkan bahwa Kepala Polwil Banyumas Komisaris Besar Ahmad Aflus Mapparessa telah memberi pengarahan yang berisi program pemerintahan Megawati bagi kepolisian. Ini dinilai sebagai penyimpangan atas asas pemilu yang disyaratkan UUD 1945 dan UU Pemilihan Presiden.Anggota Panwaslu Topo Santosa di tempat yang sama menilai, pelanggaran itu masuk kategori paling berat dan serius bila dibandingkan pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Hasil kajian Panwaslu akan segera diserahkan ke Kepala Polri Da'i Bachtiar. Panwaslu akan meminta Da'i menindak aparatnya yang menyimpang.Panitia Pengawas Pemilu, menurut Topo, juga akan meminta jaminan dari Kepala Polri agar polisi bersikap netral pada putaran kedua pemilihan presiden. "Masyarakat khawatir, kasus Banjarnegara telah berlangsung secara sistemik," ujarnya.Ketua tim penanganan kasus "VCD Banjarnegara", Masyhudi Ridwan, menjelaskan bahwa kesimpulan itu diambil setelah Panwaslu memeriksa 13 orang, termasuk Mapparessa yang telah dicopot dari jabatannya. Saksi lainnya adalah Kepala Polres Banjarnegara Ajun Komisaris Besar Widianto Pusoko, para purnawirawan polisi, warakawuri, dan anggota Bhayangkari yang hadir. Panwaslu juga menerima pengakuan dari Mapparessa bahwa VCD dan transkipnya benar.Di Banjarnegara, Puji Raharjo, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar setempat yang dituding membocorkan VCD kasus itu, kemarin memenuhi panggilan polisi. Ia datang didampingi pengacara dari PBHI Yogyakarta, Satryawan Guntur dan A.A. Hasibuan, serta tiga pengacara dari Golkar. Pemeriksaan ternyata batal, karena Kepala Polres Widianto Poesoko yang ingin bertemu berada di Semarang.Kepada wartawan, Puji membantah membocorkan rekaman pertemuan kepada Ikatan Alumni Universitas Indonesia yang kemudian menyampaikannya kepada pers. Ia juga membantah melarikan diri. "Saya ada di Jakarta," katanya. Puji diancam polisi dengan pasal penggelapan.Sementara itu, Komite Independen Pemantau Pemilu menemui Komisi Nasional HAM dan meminta lembaga itu menangani kasus "VCD Banjarnegara". Menurut Direktur Eksekutif KIPP Ray Rangkuti, telah terjadi pelanggaran hak asasi dalam proses hukum yang dilakukan kepolisian saat menangani kasus itu. "Orang terintimidasi kalau membuat laporan tentang tidak netralnya aparat kepolisian atau tentara," katanya.Anggota Komnas HAM Soelistyowati Soegondo berjanji akan mempelajarinya. Komnas HAM, kata dia, akan turun jika ada pelanggaran HAM berat pada kasus itu. istiqomatul hayati/tito sianipar/ari aji hs