PKS Sulawesi Selatan Dukung Anis Matta

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 1 Februari 2013 15:09 WIB

Anis Matta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Makassar - Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin, secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Anis Matta, pengganti Luthfi Hasan Ishaaq sebagai presiden PKS. Luthfi mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor sapi.

"Pak Anis paling cocok untuk menggantikan Pak Lutfi. Dia sudah memiliki strong leadership yang baik dan sudah sangat berpengalaman di partai ini," kata Akmal, saat dihubungi, Jumat, 1 Februari 2013. "Saya masih di Jakarta sekarang, saya sampaikan dukunganku ini kepada pengurus pusat."

Akmal mengatakan, Anis Matta yang saat ini menjabat sebagai sekretaris jenderal PKS telah banyak mengetahui seluk beluk Partai Islam yang gencar mengampanyekan peduli terhadap pemerintahan bersih tanpa korupsi ini. Jika dibandingkan dengan sejumlah nama yang ada, Anis lebih pantas. "Di kalangan pengurus pun nama Anis disebut sebagai calon pengganti Luthfi," ujarnya.

Menurut dia, dari sekian banyak calon, Anis diyakini dapat memperkuat partainya ke depan. Apalagi saat ini banyak agenda politik yang sangat penting dan krusial yang harus dihadapi. Sehingga dalam agenda politik 2014 bisa tercapai. "Target kami di PKS akan mencapai peringkat tiga besar di tingkat nasional. Jadi, kami butuh nakhoda untuk mengarungi gelombang yang tinggi. Seorang petarung harus mampu melewati gelombang besar itu," dia menjelaskan.

KPK menetapkan LHI sebagai tersangka dalam kasus penyuapan terkait dengan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Selain LHI, yang juga anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, KPK menetapkan sejumlah tersangka lainnya. Tersangka lainnya adalah AF (diduga Ahmad Fathani), JE (diduga Juard Effendi, Direktur Utama PT Indoguna Utama), dan AAE (salah seorang direktur Indoguna). JE dan AAE menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada AF di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari tempat tersebut, AF membawa uang itu ke hotel Le Meridien sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

Dia menambahkan, walaupun PKS dibangun dengan sistem bukan figur, dari berbagai pertimbangan politik Anis sangat pantas menjadi presiden PKS. "Pada intinya kami menyerahkan semuanya kepada jajaran elite PKS untuk menentukan siapa presiden PKS," katanya.

Mengenai LHI, Akmal mengatakan, pihaknya masih yakin bahwa dia tidak bersalah. "Sejauh ini kami percayakan saja kepada proses hukum," katanya.

SAHRUL

Berita Terpopuler:

Sebut Suap Daging Musibah, Tifatul Dikecam

Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?

Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat? Ini Jawaban KPK

Kata Tifatul Sembiring soal Ahmad Fathanah

Ketua PBNU Doakan Suswono Selamat dari KPK

Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

4 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

7 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

9 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

34 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

34 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

40 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

42 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

43 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

44 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya