Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. ANTARA/R. Rekotomo
TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menolak usulan pemindahan Bandara Ahmad Yani, Semarang. Bibit menyatakan, pemerintah akan terus memperluas bandara Semarang di Kalibanteng, Semarang. Apalagi saat ini sudah tidak ada lagi masalah dalam pengadaan lahan bandara. "Masalah tanah selesai, lanjutkan persiapan," katanya.
Menurut dia, perpindahan lahan dari rencana semula justru akan menyebabkan pembangunan perluasan bandara berlarut-larut. "Malah bisa tidak selesai sama sekali," katanya. Bibit menyatakan, memindahkan lokasi proyek bandara baru tidaklah mudah karena butuh dana besar dan lahan luas. "Jangan ada pikiran untuk memindahkan Bandara Ahmad Yani, Semarang, ke lokasi lain," kata dia, Kamis, 17 Januari 2013.
Sebelumnya, Plt Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi yang mengusulkan agar lokasi Bandara Ahmad Yani, Semarang, dipindah. Alasannya, secara posisi, bandara tersebut bakal sulit berkembang karena berada di dekat Kota Semarang. Untuk itu, lokasi bandara mesti dipindah ke wilayah perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. "Perbatasan tersebut sangat strategis karena berdekatan dengan Terminal Mangkang, Semarang; Pelabuhan Kendal; jalur ganda kereta api; dan jalan tol Semarang-Batang," katanya.
Kasus itu terjadi sebelum pelantikan anggota dewan Balikpapan, sehingga kami tidak mungkin terlibat, kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sukri Wahid, hari ini.
Kejaksaan Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Bandara Banyuwangi
12 September 2009
Kejaksaan Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Bandara Banyuwangi
Kepala Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuwangi I Ketut Suadiartha mengatakan telah mengajukan kasasi atas kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Banyuwangi.
Belum lakunya Bandar Udara Banyuwangi ini tidak sebanding dengan besarnya biaya pembangunan yang sudah dicairkan Pemerintah Pusat sejak 2004-2008, sebesar Rp 22,8 miliar.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari sebagai tersangka korupsi sebesar Rp 19,76 miliar. Ratna dituding terlibat dalam penggelembungan harga tanah untuk pengadaan lahan lapangan terbang Banyuwangi.
Ratusan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarganya berunjuk rasa ke Markas Kodam I Bukit Barisan pada Rabu (27/6). Mereka menuntut lahan mereka di kawasan Kuala Namu yang dijual Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam I Bukit Barisan kepada PT Angkasa Pura II untuk pembangunan Bandara dikembalikan.
Lima dari delapan terdakwa kasus korupsi perluasan lahan Bandara Soekarno-Hatta dituntut hukuman masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.
