Bendahara Diknas Konawe Jadi Tersangka

Reporter

Editor

Minggu, 25 Juli 2004 14:03 WIB

TEMPO Interaktif, Kendari:Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Hasan T. ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri setempat menyusul hasil penyidikan yang menemukan adanya keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus dugaan penggelembungan gaji guru di daerah itu pada tahun 2001 sebesar Rp 500 juta lebih. Kepala Kejaksaan (Kajari) Konawe, Fadil Zumhana mengatakan, ditetapkannya Hasan sebagai tersangka karena hasil pemeriksaan jaksa penyidik menunjukkan adanya keterlibatan antara yang bersangkutan dengan kasus penggelembungan gaji guru tersebut.Selain itu, puluhan saksi yang diperiksa juga menerangkan bahwa tersangka Hasan adalah pihak yang paling mengetahui dan terlibat langsung dalam penggelembungan gaji tersebut. "Dari hasil pemeriksaan, para saksi rata-rata mengakui terjadinya penggelembungan gaji guru-guru yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Konawe pada tahun 2001," katanya kepada TNR di Kendari, Minggu (25/7).Menurut Kajari, saat ini pihaknya sedang merampungkan pemeriksaan terhadap saksi. Namun ketika didesak, Kajari Fadil menolak merinci berapa jumlah dan siapa saja saksi yang telah diperiksa. Kasus dugaan penggelembungan gaji guru itu terjadi antara bulan Januari hingga Juni 2001. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kasus penggelembungan gaji guru itu terjadi saat BupatiKabupaten Konawe Lukman Abunawas masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional setempat.Bupati Lukman sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan dalam kasus pemotongan anggaran sekitar 30 proyek pembangunan senilai Rp 2 miliar yang dialihkan untuk pembayaran dana pesangon 37 anggota DPRD Kabupaten Konawe.Dedy Kurniawan - Tempo News Room

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya