TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, partainya mempertimbangkan tidak memilih Daming Sunusi, calon hakim agung yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kami akan membicarakan semua hasil fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dalam rapat pimpinan fraksi, dan akan disampaikan kalau dia kurang layak dipilih," ujar Saan di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2013.
Daming salah satu dari 24 calon hakim agung yang mengikuti seleksi. Salah satu tahap seleksi uji kelayakan dan kepatutan berupa tanya-jawab dengan anggota DPR. Daming melontarkan pernyataan yang melecehkan korban pemerkosaan.
Menurut Daming, pelaku pemerkosaan tak perlu dihukum mati karena pelaku dan korban sama-sama menikmati. Mendengar pernyataan itu, beberapa anggota DPR tertawa. Namun, tak seorang pun dari mereka yang mencoba menginterupsi atau menunda jalannya seleksi.
Adapun Ketua Komisi Hukum I Gede Pasek Suardika mengatakan, kesimpulan apakah akan mendiskualifikasi Daming dari proses seleksi diserahkan kepada tiap fraksi. "Kami juga minta masukan sebanyak mungkin," ujar dia.
Pasek berjanji pihaknya akan obyektif dalam menyeleksi calon hakim agung. "Kalau sudah diseleksi semua calonnya, kami akan mengajak Komisi Yudisial untuk membicarakan itu," ujarnya.
Ia tidak setuju pernyataan Daming dalam tanya-jawab tersebut dianggap sebagai bahan bercandaan. "Lelucon yang baik membuat tertawa dan bahagia, hakim harus hati-hati dalam membuat lelucon," ujar dia.
SATWIKA MOVEMENTI
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
11 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
16 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
18 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya