TEMPO.CO, Ende - Ribuan warga serta puluhan pastor di Kevikepan Keuskupan Agung Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa menolak pertambangan di daerah itu, karena telah merusak lingkungan.
"Tuntutan kami, hanya satu, menolak tambang di Ende," kata Humas Komisi Keadilan dan Perdamaian Kevikepan, Keuskupan Agung Ende, Pater Stef Tupen Witin, yang dihubungi Tempo, Selasa, 15 Januari 2013.
Ribuan warga yang berunjuk rasa itu berasal dari 25 gereja di Kevikepan Ende yang membawa satu misi, yakni menolak pertambangan di daerah itu. Pengunjuk rasa dikordinasi oleh 25 pastor paroki se-Kabupaten Ende dengan mengenakan jubah lengkap.
Sejak 2009, menurut dia, Bupati Ende, Don Wangge, mengeluarkan 20 izin pertambangan, dan satu pertambangan berizin telah dijalankan, yakni tambang pasir besi di Desa Nangaba, Kecamatan Ende Selatan yang mengakibatkan pantai tersebut rusak parah. "Izinnnya eksplorasi, namun faktanya sudah eksploitasi," katanya.
Dia menegaskan tidak ada ruang untuk pertambangan di daerah ini. Karena mayoritas masyarakat Ende menolak tambang ini. Namun, Bupati Ende tetap mengeluarkan izin pertambangan. "Bupati keras kepala," katanya.
Aksi unjuk rasa ini merupakan karya pastoral perjuangan tentang tanah dan hidup manusia. Pertambangan mereka katakan merusak lingkungan dan merusak relasi sosial, seperti keluarga bisa saling bunuh, karena ada yang menerima dan menolak pertambangan.
Hal ini, menurutnya, berarti gereja ingin mendorong pemerintah untuk mengembangkan potensi daerah di atas tanah, seperti pariwisata. "Izin pertambangan ini dipaksakan, karena tidak ada dalam RPJMD dan RPJMP maupun perda," katanya.
Namun, tuntutan pihak gereja itu sempat ditolak Bupati. Bupati meminta pastoral untuk mengajukan gugatan ke PTUN, karena dia tidak akan mencabut 20 izin pertambangan itu. Karena semua zjin yang dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setelah mendapat desakan dari pengunjuk rasa, Bupati Ende Don Wangge akhirnya menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di daerah itu. "Saya hentikan sementara aktivitas pertambangan di daerah ini," kata Bupati Don Wangge.
YOHANES SEO
