TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, resmi menyandang gelar doktor Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jumat, 11 Januari 2013. Pria yang akrab disapa Pram ini pun lulus dengan nilai sangat memuaskan.

"Kami nyatakan Saudara lulus menyelesaikan program doktor dengan predikat Cumlaude," kata Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, sebagai pimpinan sidang, usai menguji sidang terbuka sekaligus pengukuhan program doktoral, di Graha Sanusi, Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur, Bandung.

Sekitar dua jam, Pramono menjalani sidang terbuka sekaligus pengukuhan doktornya dihadapan ratusan tamu undangan. Ia meladeni sejumlah pertanyaan dosen penguji mengenai desertasinya yang berjudul "Komunikasi Politik dan Pemaknaan Anggota Legislatif terhadap Konstituen: Studi Interpretatif Pemilu Tahun 2009" dengan tangkas dan percaya diri.

Penelitian untuk meraih gelar doktornya ini menganalisis adanya kenaikan ongkos politik untuk masuk Senayan pada Pemilu 2009 yang ternyata jauh lebih besar dari periode sebelumnya mencapai 3,5 kali lipat. Tentu saja Pramono menganalisis latar belakang serta konsep dan motivasi para politikus tersebut.

Penelitian yang menghabiskan waktu 13 bulan itu mengambil responden sebanyak 21 anggota DPR periode 2009-2014. Kesemuanya merepresentasikan sembilan fraksi yang ada di DPR.

Dalam pidatonya, Pramono mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini, terutama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua MPR Taufiq Kiemas.

"Bagi saya, mereka merupakan guru dalam berpolitik praktis dan sekaligus sebagai kakak yang selalu mendorong kapan menyelesaikan studi doktor saya," ujar Pramono dengan emosional, membuat kalimat yang diucapkannya menjadi sedikit tertahan.

Sejumlah tokoh dan politikus datang menghadari acara ini. Tampak hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, dan tokoh Nasdem Surya Paloh.

MUNAWWAROH | ANWAR SISWADI