Kejaksaan Belum Eksekusi Asian Agri  

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Jumat, 11 Januari 2013 16:27 WIB

TEMPO/ Ramdani

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga kini, Kejaksaan Agung belum melaksanakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung terhadap grup Asian Agri dan mantan manajer pajak perusahaan tersebut, Suwir Laut. Penyebabnya, Korps Adhyaksa itu belum menerima petikan putusan dari Mahkamah Agung.

"Kami masih menunggu, dan sudah berupaya percepat memperoleh petikan itu," kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Mahfud Manan saat ditemui di kantornya, Jumat, 11 Januari 2013.

Mahfud juga mengaku sampai saat ini belum menerima pelimpahan berkas dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak atas sembilan tersangka lain dalam kasus Asian Agri. Tim penyidik pajak, kata dia, masih sibuk melengkapi berkas-berkas itu sesuai petunjuk Kejaksaan.

"Dulu pernah dilimpahkan ke kami, tapi kami kembalikan dengan P19," kata Mahfud. Ini artinya, berkas dinyatakan belum lengkap sehingga jaksa memberi petunjuk pelengkapan.

Ketika disinggung keterlibatan sembilan tersangka ini dalam pidana pajak, Mahfud belum dapat memastikan. Sebab, putusan bersalah Suwir Laut belum bisa menjadi patokan pasti keterlibatan mereka. "Perlu dikaji lagi, baik dari sisi administrasi maupun pidana. Tapi Suwir Laut tetap jadi acuan," kata dia.

Pekan lalu, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan Kejaksaan akan melaksanakan putusan MA terkait Asian Agri jika sudah memperoleh petikan putusan.

INDRA WIJAYA

Berita terkait

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

11 Agustus 2022

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Penggelapan Pajak Rp 10,68 Miliar

26 Januari 2018

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Penggelapan Pajak Rp 10,68 Miliar

Kejaksaan Agung menangkap buron tindak pidana pajak sebesar Rp 10,68 miliar, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi. Terpidana tidak menyetor pajak ke negara.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Anies Baswedan Tagih Pajak 746 Mobil Mewah di DKI

12 Januari 2018

Begini Cara Anies Baswedan Tagih Pajak 746 Mobil Mewah di DKI

Untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengumumkan 746 mobil mewah penunggak pajak.

Baca Selengkapnya

Kementerian Koperasi: Baru 397 Ribu UMKM Bayar Pajak dari 59 Juta

29 Agustus 2017

Kementerian Koperasi: Baru 397 Ribu UMKM Bayar Pajak dari 59 Juta

Kementerian Koperasi dan UMKM menyebut hanya 397 ribu pelaku dari total UMKM yang membayar pajak.

Baca Selengkapnya

Badan Pajak DKI Razia Kendaraan Penunggak Pajak di 13 Wilayah  

11 Agustus 2017

Badan Pajak DKI Razia Kendaraan Penunggak Pajak di 13 Wilayah  

Sembari merazia tunggakan pajak, polisi menindak pelanggar lalu lintas, seperti tidak membawa surat kendaraan atau tidak menaati rambu.

Baca Selengkapnya

DKI Akan Kejar Penunggak Pajak Mobil Mewah Sampai ke Rumah  

11 Agustus 2017

DKI Akan Kejar Penunggak Pajak Mobil Mewah Sampai ke Rumah  

Perburuan penunggak pajak mobil mewah akan melibatkan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya

Bawa Barcelona Tumbangkan MU, Neymar Juga Dapat Kabar Gembira

27 Juli 2017

Bawa Barcelona Tumbangkan MU, Neymar Juga Dapat Kabar Gembira

Neymar mendapatkan kabar bahwa dirinya terlepas dari kasus penggelapan pajak sesaat setelah Barcelona menumbangkan MU.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perintahkan Satu Penunggak Disandera Setiap Hari  

14 Juli 2017

Ditjen Pajak Perintahkan Satu Penunggak Disandera Setiap Hari  

Direktorat Jenderal Pajak diminta bekerja lebih keras sehingga shortfall pajak bisa berkurang Rp 30 triliun.

Baca Selengkapnya

Dituntut 15 Tahun Penjara, Handang Mengaku Bukan Pelaku Utama  

22 Juni 2017

Dituntut 15 Tahun Penjara, Handang Mengaku Bukan Pelaku Utama  

Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum di Dirjen Pajak Handang Soekarno, irit bicara di depan hakim Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Buru Wajib Pajak Nakal  

9 Mei 2017

Direktorat Jenderal Pajak Buru Wajib Pajak Nakal  

Data wajib pajak yang diperiksa saat ini ada di beberapa kantor wilayah pajak.

Baca Selengkapnya