TEMPO Interaktif, Jakarta: Kasus 27 Juli merupakan salah satu contoh tragis rezim militer menyelesaikan masalah sosial dan politik. "Mereka mengedepankan kekerasan dan melempar tanggungjawab kepada orang lain yakni PRD yang dijadikan kambing hitam," kata Asmara Nababan dalam diskusi memperingati kasus 27 Juli Selasa sore (20/7). Menurutnya, kasus 27 Juli harus terus diupayakan untuk diungkap. "Yang diungkap adalah kebenaran," tambahnya. Dia mencontohkan bahwa ketika melakukan investigasi mendapatkan saksi yang mengatakan melihat puluhan jenasah akibat peristiwa 27 Juli 1996 di RSPAD. "Namun setelah dicek pemerintah berusaha menutupi dengan mengatakan bahwa tidak ada jenazah di RSPAD melalui Moerdiono," kata Asmara Nababan.Pengungkapan kasus tersebut bertujuan untuk melakukan berbagai perubahan. "Agar mereka yang menggunakan fasilitas negara bisa mempertanggungjawabkan dan kita bisa melakukan perubahan kebijakan," tandas Nababan. Dia juga mengatakan bahwa serangan 27 Juli tersebut adalah jelas serangan yang dilakukan negara dan merupakan kejahatan kemanusiaan. "Seharusnya kasus ini diselesaikan dengan pengadilan HAM bukan pengadilan koneksitas," tambahnya.Firman Djaya Daeli aktifis PDIP dan juga anggota DPR mengatakan bahwa kasus 27 Juli harus terus diungkap karena menjadi simbol dari perlawanan rakyat terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM. "Pelanggaran HAM dalam kasus 27 Juli ini ditopang oleh pemerintah dan aparat keamanan," tandasnya. Sehingga dengan peringatan kasus tersebut menjadi pernyataan bahwa kekerasan harus dilawan dan tidak memberi kekuatan represif untuk kembali. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room