Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sudah 23 Tahun, Nasib Korban Kasus Kudatuli Tak Kunjung Jelas

Reporter

image-gnews
Ali Husen 43 Tahun, Ketua Forum Nasional 27 Juli 1996. Kader PDI Posko Jakarta Barat, korban kerusuhan 26 Juli 1996 yang pernah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tempo/Dewi Nurita
Ali Husen 43 Tahun, Ketua Forum Nasional 27 Juli 1996. Kader PDI Posko Jakarta Barat, korban kerusuhan 26 Juli 1996 yang pernah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tempo/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hidup selama 23 tahun dalam bayang-bayang stigma PKI, membuat Ketua Forum Komunikasi Kerukunan 123 (FKK 124)-Korban 27 Juli 1996, Ali Husen tak berhenti menuntut penuntasan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan Kudatuli.

“Kami hanya ingin nama kami direhabilitasi, karena kami itu sampai saat ini dicap PKI, pelaku makar. Kami punya hak untuk hidup bermasyarakat,” ujar Ali saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 26 Juli 2019. Ali merupakan salah satu dari 124 orang yang diciduk aparat ketika peristiwa itu. Ali sempat ditahan di Rutan Pondok Bambu selama sekitar empat bulan ketika itu.

Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus nyaris patah arang mengawal kasus kerusuhan ini. Petrus menilai, kasus ini dipetieskan atau didiamkan oleh tim penyidik Bareskrim pada era Kapolri Bimantoro dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanpa ada penjelasan. Penyidik kasus 27 Juli 1996 hanya berhasil menetapkan puluhan tersangka dari unsur TNI-Polri dan unsur sipil, tetapi gagal membawa kasus ini ke persidangan pengadilan pidana, sementara 124 anggota relawan pendukung Megawati yang jadi korban penyerbuan sudah diproses hukum pada saat itu dan dipidana penjara oleh aparat penegak hukum.

“Mandeknya itu sebagian di Bareskrim zaman Kapolrinya Bimantoro dan Soetanto sedangkan sebagian besar berkas tersangka lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tetapi tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Petrus kepada Tempo pada Kamis, 25 Juli 2019.

Di lain sisi, ujar Petrus, tidak ada kesungguhan dari PDIP sendiri untuk mengungkap kasus ini. Pada saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, menurut Petrus, tidak ada political will dari pemerintahan Megawati untuk menuntaskan kasus ini. “Padahal PDIP memiliki kekuasaan politik yang sangat memadai untuk menjawab dan memenuhi tuntutan rasa keadilan publik untuk yang tergadaikan dalam kasus 27 Juli ini selama ini,” ujar dia.

TPDI juga yakin berkas Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai tersangka dalam peristiwa penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, pada 27 Juli 1996 lalu, masih tertahan di Bareskrim Polri. Sementara di lain sisi, Megawati merangkul Sutiyoso menuju sejumlah jabatan penting ketika berkuasa.

Pengurus DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Komnas Hak Asasi Manusia di Jakarta, 26 Juli 2018, untuk berdialog tentang kasus 27 Juli 1996. AMSTON PROBEL

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi Komnas HAM dan menuntut penuntasan kasus tersebut. Petrus menilai hal tersebut hanya sekadar langkah politis. Musababnya, menurut Petrus, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasinya sejak awal terjadinya 27 Juli 1996. Laporan Komnas HAM dari peristiwa itu, lima orang yang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang dan meminta aparat hukum mengusut kasus tersebut. “Kedatangan Hasto dkk ke Komnas HAM itu sebagai langkah mundur dan tidak ada manfaatnya,” ujar Petrus.

Keadilan bagi 124 korban kasus Kudatuli ini, kata Petrus, semakin jauh panggang dari api. Padahal 124 orang aktivis 27 Juli yang menjadi korban itu merupakan embrio dan cikal bakal semangat perjuangan melahirkan reformasi yang menumbangkan kekuasaan orde baru. Dalam kasus ini, Petrus mengatakan TPDI dan segelintir korban 27 Juli masih sering mendiskusikan langkah apa yang akan diambil, baik langkah politik atau langkah hukum. “Yang jelas cepat atau lambat akan ada tuntutan hukum secara konkret ke pemerintah dan DPP PDIP,” ujar Petrus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu, apakah kasus ini memang menguap begitu saja?

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, setelah pengaduan dari sejumlah petinggi PDIP tahun lalu, lembaganya sebetulnya melanjutkan pengusutan dengan menemui kembali penasehat hukum dan perwakilan korban. Komnas HAM meminta tambahan berkas-berkas administrasi dan bukti-bukti penguat untuk membantu penyelidikan kepada DPP PDIP. “Tetapi sampai saat ini belum dilengkapi,” ujar Beka kepada Tempo pada Kamis, 25 Juli 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Putri Politikus PDIP Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota di PDIP Solo

12 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Putri Politikus PDIP Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota di PDIP Solo

Riri adalah pendaftar resmi ke 10 yang menyerahkan formulir pendaftaran di PDIP Solo.


Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

14 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

Basarah menganggap pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan PDIP mengembalikan status, peran, dan nama baik Sukarno.


Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

16 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan tidak ada komunikasi yang macet antara Prabowo dengan PDI Perjuangan.


Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

16 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.


Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara buka bersama di Aula AA Maramis  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.


Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Pasangan calon presiden, Megawati Soekarnoputridan calon wakil presiden, Prabowo Subianto, saatmenghadiri Rakernas Partai Geridra  Jakarta (23/5). Foto: TEMPO/Panca Syurkani
Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.


Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.


Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?


Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

1 hari lalu

(ki-ka) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Prikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Soial Khofifah Indar Parawansa, melakukan swafoto dengan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaita jelang pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Subekti.
Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

Setiap kabinet pemerintahan Indonesia mempunyai jumlah menteri relatif berbeda, mulai Gus Dur Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.


Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

2 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apa kata PDIP dan pengamat?