Pelanggaran Pilpres Terjadi di Manokwari dan Jayawijaya

Reporter

Editor

Sabtu, 10 Juli 2004 18:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jayapura: Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres), 5 Juli lalu, terdapat pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 di Kampung Weinuri, Distrik Manokwari, Provinsi Papua Barat dan di Distrik Gamelia, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Berdasarkan laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Papua Barat, pelanggaran di TPS 3 Kampung Weinuri terjadi karena pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada pukul 05.00 WIT. Kasus pencoblosan itupun sudah dilimpahkan ke penyidik Kepolisian Resor Manokwari sebagai perkara pidana pemilu. "Para anggota KPPS sudah diperiksa, barang bukti berupa kotak suara yang berisi surat suara juga sudah diserahkan," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari, Komisaris Polisi I Nyoman Sugiarta, Sabtu (10/7). Untuk itu Panwaslu Manokwari minta agar dilakukan pemilu ulang di TPS 3 di Weinuri itu. Sementara itu, di Distrik Gamelia, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pelangggaran terjadi karena pencoblosan surat suara tidak dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan oleh aparat desa setempat dan sejumlah stafnya di Kantor Kepala Distrik Gamelia. "Keputusan itu disepakati bersama antara masyarakat Disrik Gamelia dan aparat-aparat desanya dengan alasan karena kondisi geografis daerah itu terlalu sulit dijangkau," kata Kepala Distrik Gamelia, Markus Pekey di Kantor Panwaslu Kabupaten Jayawijaya. Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Jayawijaya, Erwin Harahap, SH, pencoblosan surat suara yang dilakukan aparat desa dan para stafnya di Distrik Gamelia itu tetap saja salah dan melanggar aturan. "Apapun alasannya, 22 kepala desa di Distrik Gamelia itu tetap salah, dan ini akan diselidiki Polres Jayawijaya. Ke-22 kepala desa dan para stafnya itu harus bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan," kata Erwin. Penyesalan juga datang dari pihak KPUD Kabupaten Jayawijaya. "Pemilihan Capres dan Cawapres di Distrik Gamelia harus diulang," kata Ketua KPUD Kabupaten Jayawijaya, Agustinus Rorong. Dari laporan yang diterima KPUD Jayawijaya, sebenarnya pada 5 Juli lalu ratusan masyarakat sudah berkumpul di Kantor Kepala Distrik Gamelia untuk mencoblos. Tapi setelah ditunggu hingga sore hari, kepala distrik dan 22 kepala desa tidak keluar dari ruangannya dan masyarakatpun akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Cunding Levi - Tempo News Room

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya