Tim Wiranto-Wahid Jember Tuntut Pemilu Ulang di 11 TPS

Reporter

Editor

Jumat, 9 Juli 2004 16:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jember: Tim Pengendali Wilayah Kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden Wiranto-Salahuddin Wahid Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur menuntut Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panwaslu setempat melakukan pemungutan suara ulang di 11 tempat pemungutan suara (TPS). Tim memiliki dugaan kuat telah terjadi manipulasi penghitungan suara yang merugikan sekaligus menguntungkapn pasangan capres-cawapres tertentu. Kesebelas TPS yang dituntut agar segera melakukan proses pemungutan suara ulang itu adalah TPS 03,04,05,06,07,8,09 dan 10 yang terletak di Kelurahan Banjarsengon dan TPS 22 Dusun Bintoro, TPS 08 dan TPS 11 Dusun Slawu di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang-Jember."Selain itu, di TPS-TPS itu ternyata hasil penghitungan suara oleh KPPS sudah selesai atau sudah tuntas dilakukan sebelum pukul 12.00 WIB, padahal saat itu masih ada pemilih yang belum datang ke TPS, dan ada juga yang sudah datang tapi tidak bisa mencoblos karena TPS sudah ditutup," kata Wakil ketua Tim Pengendali Wilayah Kampanye Pilpres-Wapres Wiranto-Wahid Kecamatan Patrang, M.Syamsoen Marsane kepada Tempo News Room, Jumat (9/7) siang. Akibatnya, lanjut Syamsoen, tercatat sedikitnya 22,8 persen pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih mereka karena TPS sudah ditutup dan telah dilakukan proses penghitungan ulang.Tim Wiranto-Wahid itu juga mengaku menemukan --akibat terlambatnya kebijakan Perubahan Keputusan Pengesahan Surat Suara dari KPU Pusat--, banyak petugas KPPS di 2 kelurahan itu yang tidak melakukan proses penghitungan ulang lagi, meskipun ada sebagian TPS yang melakukan penghitungan ulang sebisanya. "Akibat sangat terlambatnya surat edaran itu, kami temukan suara yang seharusnya sah, tapi akhirnya tidak disahkan hingga mencapai 89,28 persen," tegas Syamsoen.Karenanya, pihak Tim Wiranto-Wahid Kecamatan Patrang itu melaporkan sekaligus mengajukan tuntutan pemungutan suara ulang di 11 TPS itu ke kantor Panwaslu dan KPUD Jember, Jumat (9/7) siang tadi.Menanggapi hal itu, pihak Panwaslu Kabupaten Jember segera melakukan rapat pleno. Hingga kini, rapat pleno yang digelar usai salat Jumat tadi itu, belum selesai.Sementara itu, Ketua Pokja Penghitungan Suara KPUD Jember, Mohammad Eksan mengaku segera memanggil petugas PPK, PPS dan KPPS di 2 keluarahan itu untuk mengecek kebenaran laporan Tim Wairanto-Wahid itu. "Kami masih harus mengumpulkan dan meminta keterangan dari semua petugas pemilu yang terlibat untuk meng-cross-check, komplain Tim Wiranto-Wahid itu," katanya.Keterangan itu sangat dibutuhkan, lanjut Eksan, karena laporan Tim Wiranto-Wahid Kecamatan Patrang itu baru dilakukan hari ini, dan itu pun setelah proses penghitungan di 2 Kelurahan itu dinyatakan selesai dengan berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangani pihak KPPS serta saksi-saksi dari semua pasangan capres-cawapres, termasuk Tim Wiranto-Wahid itu. "Ini cukup mengherankan kami," tambahnya.Kendati demikian, lanjut Eksan, jika memang laporan itu benar, pihak KPUD Jember siap melakukan pemungutan ulang berdasarkan ketentuan yang mengatur hal itu. "Dalam SK KPU Pusat nomor 37 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres di TPS, Bab IV tentang penghitungan suara dan pemungutan suara ulang, pasal 46 dan pasal 48 telah diatur tentang hal itu," tandasnya. Didalam pasal 48 itu juga disebutkan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS, bisa dilakukan jika disetujui petugas PPK dan persetujuan Panwascam, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh pihak Panitia Pengawasa Pemilu. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

1 hari lalu

Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil gubernur mendampingi dia.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya