Studi Banding Sapi DPR ke Prancis Dinilai Aneh

Kamis, 13 Desember 2012 07:29 WIB

TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Muladno, menilai studi banding 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Prancis terkait revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, aneh dan tidak tepat.

"Saya kaget, kok ke sana? Sapi Prancis apa cocok di Indonesia?" kata Muladno kepada Tempo, Rabu, 12 Desember 2012.

Menurut pengamat peternakan ini, DPR lebih tepat membandingkan peternakan di Indonesia dengan peternakan di Brasil atau Bangladesh. Soalnya, selain peternakan sapi di kedua negara itu bagus, iklim, cuaca dan kondisi di kedua negara itu tak berbeda jauh dari Indonesia.

Bahkan, Muladno menilai studi banding soal sapi ini cenderung dipaksakan. Dia lebih sepajat jika parlemen menggali kearifan lokal Indonesia soal budidaya sapi ketimbang harus studi banding ke luar negeri. "Jadi ngapain ke Prancis?" katanya.

Muladno mengingatkan saat ini 90 persen produksi daging sapi nasional berasal dari peternak kecil. Sedangkan 10 persen sisanya impor. Dengan kebijakan yang tepat, dia optimistis swasembada daging bisa tercapai pada 2014. "Tapi pemerintah harus kerja keras," katanya.

Caranya, kata Muladno, pemerintah harus menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai sehingga distribusi daging di dalam negeri jadi mudah dan murah. Mahalnya transportasi merupakan kendala serius bagi peternak sapi dalam mensuplai daging, terutama ke wilayah Jabotabek sebagai konsumen terbesar.

Selain itu, Muladno minta DPR dan pemerintah membuat aturan agar peternak kecil dapat meningkatkan kapasitas produksinya. "Harus ada pelatihan wawasan manajemen bisnis dan pengelolaan peternakan," katanya.

ARIHTA U SURBAKTI

Berita Terpopuler:
Penghina Habibie: LB Moerdani Itu Kawan Dekat Saya

Hina Habibie, Mengapa Eks Menteri Malaysia Ogah Minta Maaf?

Bupati Aceng Ancam Rusuh, DPRD Garut Tak Gentar

Begini Penghina Habibie Respons Protes DPR

Mau Tahu Jurus Ahok Telusuri Korupsi?

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

4 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

5 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

7 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya