Demokrat Tolak Perpanjangan Tim Pengawas Century  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 11 Desember 2012 11:09 WIB

Saan Mustopa. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menilai masa kerja Tim Pengawas Kasus Century tidak perlu diperpanjang. Partai Demokrat mempercayakan penyelesaian kasus Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Percayakan saja pada KPK untuk terus menangani kasus ini," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Desember 2012. Dia menilai KPK sudah mengalami kemajuan luar biasa dalam penanganan kasus Century.

Menurut Saan, tidak ada urgensinya memperpanjang Timwas Century. Masih banyak agenda strategis yang lebih memerlukan perhatian serius DPR. Dia menyatakan pengawasan terhadap kinerja KPK dalam menyelesaikan kasus Century bisa dilakukan Komisi Hukum.

Menurut Saan, Timwas Century diperlukan saat awal kasus ini mencuat dan KPK dianggap lamban untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang KPK mengalami kemajuan dalam penuntasan kasus ini. KPK sudah menetapkan dua pejabat Bank Indonesia, yaitu Siti Fadjriah dan Budi Mulya, sebagai tersangka dalam skandal Bank Century.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid tetap menginginkan masa tugas Timwas Century diperpanjang. Dia beralasan, penyelesaian skandal Bank Century belum sepenuhnya tuntas. Meskipun, kata dia, penyelesaian kasus ini sudah menemukan titik terang dengan adanya penetapan dua tersangka baru.

Hidayat menuturkan, KPK sudah mengoreksi penjelasannya bahwa mereka bisa memeriksa siapa saja, termasuk Wakil Presiden Boediono. Kehadiran Timwas Century diperlukan sebagai pengawas kinerja KPK dalam melaksanakan tugasnya dengan profesional. "KPK harus bisa menuntaskan kasus ini," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:

Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa

Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya

Bupati Aceng ''Ditawari'' Wanita-wanita Ini

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai

SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos

Tak Akur, PSSI dan KPSI Diminta Sama-sama Bubar

Joko Widodo Tundukkan Sutiyoso

Empat Gubernur Mangkir, SBY Marah

Alasan Tina Toon Berpose Panas di Majalah Dewasa

Berita terkait

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

2 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

2 jam lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

21 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

4 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya