Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara Deklarasi Calon Presiden dari partai Golkar di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Pekanbaru - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan bahwa Partai Golkar tetap bertekad mendukung Aburizal Bakri sebagai calon presiden, meski Aburizal tidak mendapatkan nilai tinggi dalam uji kualitas personal yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia.
"Dari beberapa tokoh yang disebut dalam survei LSI, Aburizal Bakri tidak mendapat skor 60. Itu tidak mengurangi tekat golkar untuk mendukung Aburizal Bakri," kata Akbar Tanjung seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-IX, di Kabupaten Kampar Riau, Jumat malam, 30 Nopember 2012.
Kendati demikian kata Akbar, Partai Golkar mesti terus mencermati elektabilitas Aburizal. Ia menyarankan agar seluruh jajaran partai diharapkan terus meningkatkan kiprahnya melalui program yang berkaitan dengan kesejahterakan rakyat. "Dengan adanya bukti program diperlihatkan golkar terhadap aspirasi rakyat, saya yakin rakyat pun tidak ragu mendukung Golkar," ujar Akbar.
Akbar masih meragukan hasil survei tersebut, pasalnya survei yang dilakukan belum memasukkan nama-nama tokoh baru yang menjadi perhatian masyarakat. Akbar juga mempertanyakan kenapa hasil survei baru dikeluarkan bulan November, padahal survei sudah dilakukan sejak Mei lalu. Menurut dia, dalam rentang Mei hingga November sudah banyak tokoh baru yang bermunculan, seperti Joko Widodo.
Lembaga Survei Indonesia justru menempatkan Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla sebagai salah satu figur dengan nilai tinggi dalam uji kualitas personal. Kalla juga disebut-sebut bakal bersanding dengan Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarnoputri menghadapi Pemilihan Presiden 2014.
Menurut Akbar, pencalonan Jusuf Kalla untuk disandingkan dengan Megawati merupakan hak setiap orang selaku warga negara yang harus dihormati. "Mungkin juga ada partai politik mencalonkan JK jadi presiden, itu harus kita hormati, itu hak JK sebagai warga negara. Meskipun dia orang Golkar yang namanya panggilan untuk kepentingan negara tentu di atas segalanya," kata Akbar.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
