TEMPO.CO, Jakarta - Meski diwarnai kritik dari kalangan pengamat, organisasi guru, dan orang tua siswa, pemerintah tak surut langkah menyederhanakan kurikulum, terutama untuk tingkat sekolah dasar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sudah melaporkan kurikulum baru yang segera diuji publik itu kepada Wakil Presiden Boediono, pada awal November lalu. Kurikulum itu selanjutnya akan disebarluaskan untuk mendapat masukan masyarakat.
Boediono, yang memonitor langsung kerja Kementerian Pendidikan tersebut, menegaskan bahwa kurikulum baru akan menjawab keluhan terhadap lemahnya pembentukan watak siswa dan memberi perhatian pada soft skill para siswa.
“Awal tahun ajaran mendatang akan kita laksanakan secara bertahap, ini akan bagus untuk siswa,” kata Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini, ketika ditemui Tempo di rumah dinasnya, Kamis 22 November 2012.
Boediono menceritakan bahwa gagasan perubahan kurikulum muncul pada sebuah rapat terbatas kabinet pada awal Agustus 2012 lalu. “Di situ disimpulkan perlunya untuk melihat kembali kurikulum karena ada ketidakpuasan terhadap kurikulum yang sekarang dengan yang hasil yang diperoleh, terutama dari pembentukan watak,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Berdasarkan hasil rapat itu, dia meminta Mendikbud Muhammad Nuh untuk membentuk tim.
Uniknya, Boediono secara khusus meminta agar tim perumusan kurikulum melibatkan orang di luar pemerintah. “Seperti yang saya anjurkan, Mendikbud setuju harus ada orang dari luar, yaitu tokoh-tokoh di bidang pendidikan, budaya, yang bisa memberikan advis . Mereka antara lain Goenawan Mohammad, Anies Baswedan, dan Yohanes Surya,” kata Boediono. Tim itu menggelar rapat setiap pekan. “Mereka sangat antusias, ini membuat saya senang karena ada masukan dan bermanfaat,” katanya.