Hamzah: Ada Tim Sukses Bagi-bagi Uang

Reporter

Editor

Minggu, 27 Juni 2004 19:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jember:Calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz menengarai adanya indikasi politik uang dari pasangan capres-cawapres tertentu untuk meraih dukungan dari masyarakat menjelang Pemilu Presiden 5 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan Hamzah dalam pidato politiknya dalam kampanye terbuka pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar di lapangan Desa Sukorejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (27/6) sore. "Silakan Panwaslu untuk mengecek kebenaran pernyataan saya ini. Karena dari beberapa tim sukses pasangan capres-cawapres telah turun sampai ke desa-desa untuk membagikan uang," tegasnya di hadapan sekitar 3.000 massa.Hamzah menambahkan, beberapa tim sukses pasangan capres-cawapres yang telah turun membagi-bagikan uang ke masyarakat itu hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk meraih dukungan bagi pasangan capres tertentu. Cara kerja tim sukses tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan memberikan sejumlah uang sebagai uang panjar untuk memperoleh suara dukungan. Jumlah uang yang akan diberikan akan bertambah apabila pasangan capres yang ditawarkan berhasil meraih kemenangan pada lingkungan RT tersebut.Indikasi permainan politik uang itu, sambungnya, harus segera disikapi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menindaklanjutinya. Pasalnya, bukan tidak mungkin uang yang dipergunakan untuk meraih dukungan suara itu merupakan dana yang tidak jelas asal-usulnya.Dalam kesempatan itu Hamzah juga mengatakan pihaknya tidak akan mengalihkan dukungan suara yang diperolehnya kepada pasangan capres lain bila tidak lolos dalam putaran pertama Pemilu Presiden 5 Juli mendatang. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

9 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya