TEMPO Interaktif, Klaten:Pemerintah Kabupaten Klaten mengalami kesulitan untuk melaksanakan proyek fisik yang telah direncanakan dalam APBD 2004. Dari 101 proyek fisik, hingga separuh tahun anggaran berjalan ini yang dapat diselesaikan baru mencapai 0,2 persen. Banyaknya proyek yang terbengkalai tersebut disebabkan karena pemerintah setempat belum memiliki kebijakan yang jelas untuk menutup defisit APBD 2004 sebesar Rp 17,6 miliar. "Proyek pembangunan fisik pada tahun 2004 di Klaten berjalan sangat lambat. Bayangkan dari 101 proyek yang nilainya mencapai Rp 23,4 miliar, baru dua proyek atau 0,2 persen yang jalan," tukas Ketua Komisi D DPRD Klaten Anang Widayaka, Minggu (27/6). Menurut Anang, proyek yang sudah berjalan itupun disebabkan karena berkaitan dengan antisipasi bencana alam, masing-masing normalisasi sungai di Kecamatan Cawas dan proyek rehabilitasi jembatan di Desa Srowot, Kecamatan Jogonalan.Menurut politisi Partai Golkar ini kelambanan pelaksanaan proyek tersebut sama sekali tidak menguntungkan publik. Kelambanan pengerjaan proyek tersebut, kata Anang, salah satunya disebabkan karena penetapan APBD 2004 mundur satu bulan hingga Februari 2004, sehingga proyek-proyek yang sudah terjadwal rapi mengalami penjadwalan ulang. Selain itu, pemkab setempat juga belum mendapatkan solusi untuk menangani defisit APBD 2004 Rp 17,6 miliar. "Hal ini menimbulkan sikap ragu-ragu karena eksekutif sepertinya khawatir tidak bisa membiayai, karena belum jelas dari mana alokasi anggaran akan didapat," kata Anang.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Klaten Indarwanto secara tidak langsung mengakui masalah defisit anggaran tersebut. Menurutnya, Pemkab telah berupaya untuk mendapatkan pinjaman dari berbagai kalangan, termasuk mengajukan permohonan pinjaman ke Pemprov Jawa Tengah, namun harus menghadapi kenyataan pahit karena ditolak. "Kami sedang berusaha melobi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Klaten agar bisa mendapatkan pinjaman untuk menutup defisit APBD," kata dia. Sementara itu anggota DPRD yang lain, Tugiman, mengakui bahwa keterlibatan para pejabat eksekutif dan legislatif pada pelaksanaan dua pemilihan umum yang berlangsung dalam waktu relatif berdekatan juga membuat 1001 proyek fisik tersebut kurang mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan tenaga dan pikiran bupati dan DPRD setempat terkuras untuk kepentingan politik. "Jujur saja, selain menjadi kepala pemerintahan, bupati itu kan juga jabatan politik. Padahal pada waktu yang sama ada agenda politik besar yaitu pemilu yang membutuhkan perhatiannya. Demikian juga dengan DPRD," ujar anggota DPRD Klaten Fraksi PDI Perjuangan ini.Imron Rosyid - Tempo News Room