Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat diminta membuka kepada publik perihal jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk studi banding Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran ke Jerman dan Inggris. Sebab, ketertutupan anggaran akan berimbas pada citra Dewan.
"Umumkan berapa dana yang dikeluarkan," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid saat dihubungi Tempo, Ahad, 18 November 2012. Dia menjelaskan, anggota Dewan kerap direpotkan dengan kebijakan Sekretariat Jenderal yang tidak sejalan dengan kebijakan Dewan. "Ini persoalan birokrasi," kata dia.
Dia menilai, selama ini Sekretariat Jenderal kerap tidak patuh kepada Dewan karena dianggap bukan atasan langsung. Sekretariat Jenderal merupakan bawahan dari Sekretariat Negara. Hal inilah yang menyebabkan ketika anggota Dewan ingin memperbaiki sebuah kebijakan, Sekretariat Jenderal bisa menolaknya.
Dia mencontohkan sejumlah proyek akhir tahun yang disiapkan Sekretariat Jenderal seperti renovasi ruangan anggota. Meskipun Ketua DPR, Marzuki Alie sudah menolak proyek ini, Sekretariat masih pikir-pikir untuk menghentikannya. "Mereka beralasan, anggaran sudah ditetapkan," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR berencana berangkat ke Jerman dalam rangka mendalami Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran sejak kemarin hingga 23 November 2012. Selain ke Jerman, 12 anggota Badan Legislasi juga akan terbang ke Inggris pekan depan untuk mendalami RUU yang sama. Hidayat menuturkan, satu anggota Fraksi PKS berangkat ke Jerman dan seorang lagi berangkat ke Inggris.
