TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Jerman, dan Watch Indonesia! menolak kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Jerman. Lawatan ini dilakukan 11 anggota DPR mulai 18-23 November dan ditujukan dalam rangka pembuatan draf Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran.

Rois Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Jerman, Syafiq Hasyim, meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat memfokuskan diri pada berbagai masalah di Tanah Air. "Terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPR RI yang sedang mendapat sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak," kata dia melalui keterangan tertulis, Ahad, 18 November 2012.

Menurut Syafiq, sejumlah anggota DPR itu lebih baik menyelesaikan berbagai masalah yang akan dipelajari lewat informasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lokal. Sebab, ada perbedaan yang kontras antara Indonesia dan Jerman dalam sistem tata kelola pemerintahan, tata hukum, serta struktur sosial dan budaya. "Kami menilai kunjungan mereka seperti ini tidak bermanfaat bagi kepentingan kita di Indonesia."

Ketiga perhimpunan itu menuntut adanya transparansi atas detail kunjungan kerja anggota DPR ke Jerman, mulai dari lokasi, biaya perjalanan, akomodasi, jadwal kunjungan kerja, materi yang dibicarakan, dan mitra di tempat tujuan. "Hal tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi dan bisa diakses oleh masyarakat secara luas dari jauh-jauh hari, minimal satu bulan sebelum keberangkatan," ujar Syafiq.

Selain itu, ketiga perhimpunan juga menuntut adanya publikasi dari hasil kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan anggota Dewan, terutama kunjungan kerja Komisi Pertahanan dan Luar Negeri ke Jerman pada April lalu. "Hasil kunjungan kerja tersebut sampai saat ini belum dipublikasikan secara resmi," ucap Syafiq.

PRIHANDOKO