Dahlan Belum Lapor, KPK Sudah Tahu
Selasa, 6 November 2012 16:15 WIB
Abdullah Hehamahua. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau perkembangan kasus peminta upeti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan DPR. "Kami pasti pantau terus," kata penasehat KPK Abdullah Hehamahua, Selasa 6 November 2012. Dia mengaku para petugas KPK saat ini sedang menanti kelanjutan dari laporan Dahlan ke Badan Kehormatan. "Jika ada laporan lengkap ke KPK, akami akan proses," katanya lagi. "Apalagi kalau sudah ada nama-namanya," kata Hehamahua. Senin lalu, Dahlan Iskan membeberkan dua nama peminta upeti BUMN ke Badan Kehormatan DPR. Kedua politikus ini disebut meminta jatah kepada sejumlah BUMN yakni PT Merpati, PT PAL dan PT Garam yang mendapat suntikan dana penyertaan modal negara. Badan Kehormatan DPR mengungkapkan bahwa nama yang disebut Dahlan adalah Idris Laena (Golkar) dan Sumaryoto (PDIP). Mereka berdua sudah membantah tudingan Dahlan. Sejumlah pengamat meminta Dahlan melaporkan kasus ini ke KPK. FIRMAN HIDAYAT
Kasus Mafia Anggaran, KPK Panggil Lagi Anggota DPR Agung Rai
2 Oktober 2019
Kasus Mafia Anggaran, KPK Panggil Lagi Anggota DPR Agung Rai
Anggota Fraksi PDIP DPR itu akan diperiksa sebagai saksi untuk politikus PAN, Sukiman, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Peran Romahurmuziy dalam Kasus Mafia Anggaran
21 Juni 2019
KPK Telusuri Peran Romahurmuziy dalam Kasus Mafia Anggaran
Romahurmuziy pernah diperiksa dalam kasus ini pada Agustus 2018. Dia mengaku tidak tahu urusan tersebut.
Baca Selengkapnya
Kasus Mafia Anggaran, Amin Santono Divonis 8 Tahun Penjara
4 Februari 2019
Kasus Mafia Anggaran, Amin Santono Divonis 8 Tahun Penjara
Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 8 tahun penjara dalam perkara suap dana perimbangan daerah.
Baca Selengkapnya
Perantara Suap Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara
4 Februari 2019
Perantara Suap Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara
Konsultan, Eka Kamaluddin yang didakwa menjadi perantara suap untuk Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 4 tahun penjara.
Baca Selengkapnya
Amin Santono Khawatir Meninggal di Penjara Jika Dihukum 10 Tahun
28 Januari 2019
Amin Santono Khawatir Meninggal di Penjara Jika Dihukum 10 Tahun
Sebelumnya, jaksa KPK menuntut mantan anggota Fraksi Demokrat DPR Amin Santono 10 tahun penjara.
Baca Selengkapnya
Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Anggaran
22 Januari 2019
Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Anggaran
Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Amin Santono yaitu pencabutan hak politik selama 5 tahun.
Baca Selengkapnya
Kasus Mafia Anggaran, Yaya Purnomo Dituntut 9 Tahun Penjara
22 Januari 2019
Kasus Mafia Anggaran, Yaya Purnomo Dituntut 9 Tahun Penjara
Pegawai Kemenkeu Yaya Purnomo dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa KPK dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan anggaran untuk daerah.
Baca Selengkapnya
Sekda DKI: Kawal Transparansi Anggaran yang Telah Terbentuk
6 Juni 2017
Sekda DKI: Kawal Transparansi Anggaran yang Telah Terbentuk
Saefullah mengatakan publik berhak bertanya jika ada kegiatan Pemprov DKI yang dinilai aneh dalam penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya
Cegah Oknum Mainkan Kasus, KPK Siapkan E-Coordination
20 Agustus 2016
Cegah Oknum Mainkan Kasus, KPK Siapkan E-Coordination
Ini agar publik bisa melaporkan dugaan kasus korupsi dan memantau penanganannya.
Baca Selengkapnya
Hapus Kata Bersayap, Susi Pangkas Dana Siluman Rp 200 Miliar
16 Desember 2015
Hapus Kata Bersayap, Susi Pangkas Dana Siluman Rp 200 Miliar
Langkah Menteri Susi Pudjiastuti menghapus penggunaan sejumlah kosa kata bersayap mampu memangkas dana siluman Rp 200 miliar.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
7 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
