TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar memenuhi salah satu persyaratan verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum, yaitu jumlah kader perempuan minimal 30 persen. "Jumlah kader perempuan di kepengurusan Golkar ada 116 orang, atau 31,52 persen dari total 368 pengurus," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor Dewan Pengurus Pusat, Slipi, Jakarta, Senin, 5 November 2012.

Namun tidak semua kader perempuan hadir. Dari 116 orang, jumlah yang hadir hanya 98 orang. "Kebanyakan yang tidak hadir sebagian besar karena sedang naik haji," ujar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Kader perempuan yang hadir wajib mengisi daftar absen sebagai bukti yang ditunjukkan ke KPU. "Bagi yang hari ini tidak datang, bisa melengkapi dokumen dengan datang ke KPU besok," ujar Hadar.

Selanjutnya, data akan diproses. Surat resmi akan diberikan kepada Golkar antara 7-10 Novmeber 2012. Jika ada persyaratan yang kurang, KPU memberi kesempatan untuk penyerahan dokumen mulai 11-17 November 2012. Dengan terlampauinya jumlah kader perempuan, Aburizal mengaku senang. Ia juga mengapresiasi kedatangan mereka di kantor DPP. "Terima kasih kepada Ibu-ibu, kader-kader perempuan yang hadir sangat menggembirakan," katanya.

Persyaratan lain yang diperiksa oleh KPU adalah kesesuaian surat keputusan pengurus inti dan kesesuaian dokumen kantor pusat dengan faktual di lapangan. Ketiga pengurus inti Golkar, yaitu Ketua Umum Aburizal Bakrie, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, dan Bendahara Umum Setya Novanto, menyerahkan kartu tanda anggota mereka kepada KPU untuk diperiksa.

Sedangkan mengenai dokumen kantor, partai menyerahkan keterangan bukti kantor yang sudah ditandatangani oleh Lurah Kemanggisan, Camat Palmerah, dan Sekretaris Jenderal Golkar. Pengumuman resmi hasil verifikasi faktual di tingkat pusat dilakukan pada 28 November 2012. Sedangkan untuk keseluruhan, yang melibatkan kabupaten-kota, diumumkan pada 7 Januari 2013.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terpopuler lainnya:
KPK Periksa Bos Pemenang Tender Simulator Mengemudi
Dahlan Iskan ke DPR Pakai Mobil Listrik Pemerasan BUMN: Upeti Rp 18 Miliar Merpati ke DPR
''Andi dan Anas Akan Mundur Sendiri''
Upeti ke DPR, Dahlan: Dianggap Lebay Alhamdulillah