TEMPO.CO, Makasar - Puluhan wartawan dan fotografer di Makassar menggelar aksi keprihatinan atas kekerasan yang menimpa enam wartawan di Kawasan Pasir Putih, Pandau, Kabupaten Kampar, Riau. "Kami mendukung untuk boikot semua kegiatan institusi dari oknum yang melakukan kekerasan," kata Abbas Sandji, Ketua Pewarta Foto Indonesia Makassar, di depan Monumen Mandala, Rabu, 17 Oktober 2012.

Wartawan Makassar mengecam ulah personel TNI Angkatan Udara, Letnan Kolonel Robert Simanjuntak dan kawan-kawan, yang diduga melakukan aksi premanisme. Tindakan itu dilakukan saat wartawan meliput jatuhnya pesawat tempur jenis Hawk 200 milik TNI AU.

Mereka menganiaya enam wartawan, yakni fotografer Riau Pos Didik Herwanto, Fakhri Rubianto dari Riau TV, Rian Anggoro dari LKBN Antara, Ari dari TV One, Irwansyah dari Riau TV, dan Andika dari Vokal. "Personel TNI AU telah mencederai profesi wartawan dan melanggar undang-undang pers," kata Abbas.

Selain mendukung pemboikotan pemberitaan, wartawan Makassar juga mendesak pemimpin TNI AU untuk mundur dari jabatannya jika tidak menjatuhkan sanksi berat kepada para pelaku. "Perbuatan itu dengan sendirinya telah mencoreng citra insitusi militer," kata Abbas.

Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Jumadi Mappanganro, mengatakan, aksi tersebut akan terus berlanjut jika pihak TNI AU tidak secepatnya menyikapi kasus itu. "Tidak cukup dengan permohonan maaf, tapi pelaku harus diberi sanksi tegas," kata dia.

Sementara itu, aksi keprihatinan terhadap kekerasan wartawan juga digelar di Kantor PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Mereka juga menyikapi tindakan sekuriti perusahaan penghasil semen itu karena dinilai telah menghalang-halangi wartawan dalam proses peliputan.

Dua wartawan mendapat perlakuan kasar saat meliput kebakaran pembangkit listrik PT Semen Tonasa, akhir pekan lalu. Saat tiba di lokasi kejadian, sejumlah petugas mengusir wartawan yang akan meliput. "Kami desak pihak perusahaan menjatuhkan sanksi kepada sekuriti itu," kata koordinator Advokasi PJI Sulawesi Selatan, Djaya Jumain.

ABDUL RAHMAN