TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso sepakat bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dicabut dari Program Legislasi Nasional. Namun, menurut dia, revisi ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan payung hukum bagi permasalahan KPK, seperti penyidik independen.

"Kalau memang ada desakan seperti itu, saya kira nanti tergantung kesepakatan antara fraksi-fraksi di paripurna dan pemerintah," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 4 Oktober 2012.

Sebelumnya, tiga fraksi menyatakan sudah memberikan surat permohonan kepada pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Fraksi itu adalah PPP, PKS, dan Demokrat. Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengatakan tetap pada keputusan semula: menolak revisi ini.

Pembahasan revisi itu sudah masuk tahap harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislatif DPR. Di Baleg, sejumlah anggota mendesak agar Komisi Hukum sebagai pengusul menarik draf ini. Alasannya, Baleg tak ingin hanya menjadi lembaga stempel undang-undang bermasalah ini.

Draf dari Komisi Hukum memang mengandung sejumlah masalah. Komisi Hukum, misalnya, mengusulkan agar kewenangan KPK dipangkas, terutama soal penuntutan dan penyadapan. Komisi Hukum juga meminta agar pengawasan KPK diperketat dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Menurut Priyo, pimpinan DPR akan menengahi konflik antara Badan Legislasi dan Komisi Hukum. Dia mengatakan, masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. "Kalau mereka buntu, akan saya jembatani. Kedua belah pihak akan saya fasilitasi ketemu, tapi sebenarnya mereka bisa menyelesaikannya," kata politikus Golkar ini.

Soal polemik pelemahan KPK, Priyo membantahnya. Menurut dia, apa yang tertera dalam draf revisi belum tentu akan seperti itu pada akhirnya. Dia pun tak menyalahkan jika banyak partai lantas berbalik badan karena tekanan publik yang kuat.

"Soal kemudian muncul dalam prosesnya ada substansi yang debatable, padahal tidak ada desain melemahkan itu. Yang ada memperjelas dan mempertegas substansi seperti penyidik dan kemudian timbul desakan publik yang kuat, termasuk balik badan, itu sah," kata Priyo.

Dia menegaskan, pimpinan DPR siap menampung aspirasi partai-partai yang menarik dukungan. Solusinya akan ditentukan dalam rapat paripurna. "Nanti akan dicari solusi apa ditarik di paripurna, pending, atau dihentikan," kata Priyo.

Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Dimiyati Natakusumah juga meminta agar ketua fraksi tak hanya menyurati pimpinan DPR. Menurut dia, pimpinan fraksi seharusnya menugaskan anggotanya di Badan Legislasi dan Komisi Hukum untuk menghentikan pembahasan ini. "Kalau memang mau dihentikan, perintahkan juga anggotanya di Badan Legislasi untuk tidak membahas," katanya.

Dia juga menyambut baik usulan agar revisi undang-undang ini dicabut di paripurna. Bahkan dia bertekad tak akan meloloskan draf ini dari Badan Legislasi jika draf belum diubah. "Dalam kepemimpinan saya, tidak akan ada draf yang isinya melukai rasa keadilan masyarakat. Saya bisa pastikan itu," katanya.

FEBRIYAN

Terpopuler:
Jokowi Juga Populer di Malaysia
Revisi UU KPK, Partai-partai Balik Badan
Jumat Keramat, Abraham Tunggu Surat Penahanan Djoko
Kronologi Kereta Anjlok di Stasiun Cilebut
Dikatakan Terima Duit, Angie Berusaha Berkelit