TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, ia tak ingin pelantikannya sebagai gubernur bermewah-mewah. Mengenai biaya, ia memastikan nilainya tak sampai Rp 1 miliar.
Menurut Sultan, tamu penting yang diundang tidak akan lebih dari 1.000 orang. “Cuma pucuk-pucuk pimpinan, seperti DPR, MPR, dan perwakilan kedutaan besar, yang jumlahnya hanya 14 orang. Saya juga tidak mengundang raja se-Nusantara cuma se-Jawa,” kata dia, Senin, 1 Oktober 2012.
Ia menyatakan hal ini di tengah alotnya pembahasan anggaran untuk pelantikan Sultan sebagai gubernur dan Sri Paku Alam IX sebagai wakil gubernur. Dalam pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta dan pemerintah di gedung DPRD Yogyakarta, Senin, 1 Oktober, belum disepakati mengenai total anggaran pelantikan. Hal ini merupakan buntut dari kritik mahalnya biaya pelantikan tersebut.
Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota Dewan menilai plafon anggaran pelantikan yang besarnya Rp 1,6 miliar terlalu besar. Sedangkan sebagian lain menyatakan tak ada soal jika duit dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat, khususnya rakyat yang ingin menyaksikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur pertama setelah terbitnya Undang-Undang Keistimewaan.
“Kami menilai ini terlalu besar dan rawan pemborosan karena tak sebanding dengan APBD Yogyakarta yang hanya sedikit,” kata anggota Dewan Yogyakarta, Arif Rahman Hakim. Dia meminta pemerintah memangkas biaya di sejumlah pos, misalnya undangan khusus.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Ichsanuri, menyatakan akan melakukan sejumlah penghematan, seperti pada baju pelantikan gubernur dan wakil gubernur, serta publikasi di media. “Dari kajian ulang, ada beberapa pos yang memang bisa dihemat,” kata dia.
Untuk undangan masyarakat umum, misalnya, dokumen Rencana Anggaran Kerja Perubahan menyebutkan, untuk 11 ribu undangan dengan alokasi konsumsi per orang Rp 25 ribu, dibutuhkan alokasi belanja konsumsi sekitar Rp 280 juta.
Biaya konsumsi ini menelan hampir sepertiga dari keseluruhan anggaran Rp 1,6 miliar, yakni sekitar Rp 580 juta. “Kami mendapat informasi masyarakat yang akan hadir mau swadaya sehingga jumlah undangan bisa dipangkas menjadi separuhnya,” kata Ichsanuri.
Namun, rencana itu ditentang oleh anggota Dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Soekamto. Menurut dia, tidak layak jika para tamu undangan dijamu dengan makanan, sedangkan masyarakat di luar hanya menonton.
“Lebih baik istri atau keluarga undangan dari tamu VIP, seperti DPRD, menteri, atau camat, dilarang ikut agar ada ruang bagi masyarakat. Kalau tidak bisa dilakukan, mending plafon itu ditambah,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
