DPRD Jawa Barat Minta Kapolda Berantas Togel

Reporter

Editor

Selasa, 18 Mei 2004 20:45 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung: Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa meminta pihak kepolisian memberantas perjudian di wilayah Jawa Barat. Hal ini disampaikan Eka beserta dua wakilnya saat menerima Kepala Polisi Daerah Jawa Barat yang baru, Irjen Polisi Edi Darnadi, di Bandung Selasa (18/5). Usulan ini, menurut Eka, sebenarnya bukan barang baru. Dewan pernah mengajukannya beberapa tahun yang lalu.Tapi sampai saat ini, Dewan menilai tidak ada tindakan tegas dari kepolisian. "Sudah enam kapolda diganti, tapi masalah togel ini tidak pernah selesai," kata Eka.Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Kurdi Moekri, belum tuntasnya pemberantasan perjudian ini karenakuatnya 'beking' yang ada. Padahal, kata Kurdi, indikasi adanya perjudian terselubung itu sudah sangat jelas. "Sampai ada anggapan Jawa Barat lahan yang subur untuk berjudi," ujar Kurdi.Menanggapi permintaan ini, Edi mengatakan pihaknya menerima masukan itu. Namun kata Edi, prioritaspertama yang akan dilakukan di awal kepemimpinannya adalah menegakkan tertib lalu lintas. "Saya inginmenampilkan polisi di lapangan. Kami ingin membiasakan bahwa polisi itu kantornya di lapangan," ujar Edikepada wartawan seusai pertemuan.Selain itu, kata Edi, pihaknya juga ingin menertibkan para pengguna jalan agar bisa lebih menghargai pengguna jalan yang lain. "Kalau mau berunjuk rasa silakan saja. Mau berkumpul untuk berzikir juga silakan saja. Asal jangan merusak atau menghalangi jalan. Kasihan kan masyarakat," kata Edi.Rana Akbari Fitriawan - Tempo News Room

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.

Baca Selengkapnya