TEMPO.CO, Jakarta - Kekuasaan politikus dan birokrat beberapa kali disalahgunakan untuk meloloskan calon peserta didik dalam proses penerimaan siswa baru. Modus 'titipan' ini adalah salah satu jenis pengaduan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia melalui posko pengaduan penerimaan siswa baru yang dibuka sejak 25 Juni 2012.
"Ada anak yang berdasarkan seleksi online tidak diterima di sebuah sekolah, tapi seorang anggota DPRD berkirim surat kepada kepala sekolah untuk meloloskan anak tersebut," kata Anggota Ombudsman Budi Santoso kepada Tempo di kantornya, Rabu 29 Agustus 2012. Budi mengatakan, hal ini terjadi di sebuah sekolah negeri di Bandung.
Menurut Budi, surat itu memang tidak berisi pemaksaan untuk meloloskan si anak tersebut. Namun, kepala sekolah itu takut kalau tidak memenuhi permintaan surat tersebut. “Bisa saja anggota DPRD itu mempengaruhi kepala dinas pendidikan untuk memecat kepala sekolah yang tidak memenuhi keinginannya,” kata Budi.
Budi mengatakan, kantor perwakilan Ombudsman Jawa Barat telah bertemu dengan badan kehormatan DPRD dan Badan Kehormatan berjanji akan memanggil anggota DPRD itu.
Selain anggota DPRD, seorang birokrat Dinas Pendidikan Bandung juga melakukan hal yang sama. Namun, birokrat itu tidak menggunakan surat. "Ia hanya menuliskan nama dan memberi paraf pada tanda bukti pembayaran," kata Budi. Sayangnya, tutur Budi, saat dikonfirmasi, birokrat itu tidak mengakui perbuatannya. "Kami ingin supaya kepala dinas memberikan sanksi pada birokrat itu," katanya.
Berdasarkan data yang dikompilasi Ombudsman, pengaduan terkait penerimaan siswa baru yang masuk hingga 11 Juli 2012 sebanyak 50 pengaduan. Dari pengaduan-pengaduan itu, yang terbanyak adalah soal pungutan uang gedung dan seragam, yaitu sebanyak 14 pengaduan.
