TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, dari tahun ke tahun pemerintah dan DPR tidak memiliki ketertarikan menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini disampaikannya di tengah-tengah aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (12/5). Usman, yang hadir di tengah-tengah ribuan pengunjuk rasa memperingati peristiwa Trisakti, Semanggi dan Mei 1998, melihat DPR telah bersikap ambivalen, terutama terhadap kasus Penembakan Trisakti. Dia menilai, satu sisi DPR menganggap rekomendasi yang dibuatnya bukan keputusan politik ataupun produk hukum, yang bisa dijadikan bahan oleh Jaksa Agung dalam penyelesaian kasus Trisakti.Namun disisi lain, lanjut Usman, DPR membiarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) berargumentasi bahwa rekomendasi DPR yang menyatakan kasus Trisakti bukan pelanggaran HAM sehingga kasus itu tidak pernah bisa dilanjutkan. "Seharusnya pemerintah memberikan perhatian dengan memastikan Kejagung melanjutkan kasus Trisakti dan kasus pelanggaran HAM lainnya," sesal Usman.Dirinya juga menyesalkan sikap para calon presiden yang sama sekali tidak menjadikan isu HAM sebagai isu populis. "Kasus ini sebenarnya bisa menjadi agenda pemilu presiden mendatang," ujarnya.Sunariah - Tempo News Room