TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) baru akan memutuskan sikapnya dalam menghadapi pemilihan presiden, Senin (10/5). Keputusan tersebut akan banyak tergantung pada sikap PKB dan kemungkinan koalisi PKB dengan Golkar. Ketua Umum PPP Hamzah Haz mengatakan, PPP memberikan batas akhir bagi keputusan internalnya setelah memperoleh hasil pertemuan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan besok. "Hari Minggunya kami sudah akan punya platform yang lebih riil," kata Hamzah usai bertemu Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (7/5).Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 45 menit itu, Hamzah didampingi Ketua PPP Endin AJ Soesihara dan Achmad Farial. Sementara Yusril hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBB, M.S. Kaban.Hamzah mengatakan, pertemuan tersebut hanyalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara tim lobi PPP dengan pengurus PBB. Dalam pertemuan kali ini, Hamzah juga menjelaskan kepada Yusril semua alternatif yang mungkin akan diambil oleh koalisi alternatif yang dipelopori PPP bersama PKB. Menurutnya, koalisi yang ingin dibangun merupakan koalisi permanen yang tidak hanya demi kepentingan pemilihan presiden tetapi juga melibatkan kerjasama di parlemen.Soal rencana koalisi alternatif memunculkan calon presiden baru di luar pasangan yang telah beredar, Hamzah mengatakan hingga saat ini koalisi belum membicarakan siapa saja alternatif tokoh-tokohnya. Namun syaratnya tokoh-tokoh yang dipilih harus didukung oleh semua partai yang terlibat koalisi. Selain itu tokoh tersebut juga harus layak "dijual" kepada masyarakat. ?Jadi bukan soal mau atau tidak mau,? katanya.Yusril sendiri pada kesempatan itu mengatakan partainya masih mempertimbangkan dengan partai mana akan bergabung. Penjajakan dengan partai lain akan terus dilakukan hingga kesimpulan final akan diambil pada Senin depan. Saat ditanya apakah PBB akan bergabung dengan Partai Demokrat, PPP, atau PDIP, Yusril hanya menjawab, "Arahnya banyak sekali, karena semua partai belum pada tingkat finalisasi, kecuali PDIP dan SBY."Sapto Pradityo - Tempo News Room
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.