TEMPO.CO, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah menaikkan gaji Komisioner lembaga ini di tingkat pusat. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan gaji anggota KPU pusat diusulkan naik menjadi sekitar Rp 20 juta.
“Gaji saat ini setelah dipotong pajak sebesar Rp 10,6 juta. Kami usulkan naik menjadi sekitar Rp 20 juta,” kata Hadar saat dihubungi pada Kamis 26 Juli 2012.
Hadar mengatakan gaji anggota KPU di pusat maupun di daerah belum pernah mengalami kenaikan sejak 2003. Setiap tahun pun, besaran gaji mereka tak naik menyesuaikan dengan inflasi, seperti pegawai negeri lain. Komisioner KPU juga tak mengenal komponen tunjangan dalam pendapatan mereka.
Meski tak mendapat tunjangan, Hadar mengatakan anggota KPU tetap mendapat uang kompensasi jika berdinas ke luar kota. “Uang untuk menutup ongkos penginapan dan perjalanan ada,” ujarnya.
Hadar menjelaskan anggota KPU provinsi saat ini jumlahnya ada 165 orang. Setiap orang diusulkan naik menjadi Rp 8,25 juta. Sementara anggota KPU kabupaten dan kotamadya jumlahnya total 2.485 orang dan diusulkan naik menjadi Rp 5,5 juta. Hadar menilai kenaikan gaji ini setara dengan beban kerja mereka. Menjelang Pemilihan 2014, dia menilai beban kerja KPU juga akan meningkat.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah telah menyetujui usul kenaikan gaji anggota KPU. Gamawan mengatakan pembahasan di tingkat kementerian telah rampung. “Tinggal dikonsultasikan ke presiden dan dibuat surat keputusannya,” kata Gamawan pada Selasa 24 Juli lalu.
ANANDA BADUDU
Berita Terpopuler:
Kisruh Anang-KD, Ashanty Merasa Tersudut
Diperkosa hingga Tewas oleh Lima Istrinya
Dalam Masjid, Ustadz Kampanye Foke
Wamendikbud: Waspadai Jebakan Malaysia
Wajah Ariel Peterpan Mirip Gubernur Sulawesi
Soal Status Emir, Denny Minta Maaf ke KPK
Emir Moeis Lima Kali Lolos Jerat Hukum
Sumanto Kanibal Masih Dikurung dalam Kamar
Mendag Kritik Pola Konsumsi Kedelai Masyarakat
Angelina Minta Sesuatu kepada Brotoseno
Berita terkait
Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini
21 menit lalu
Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan
5 jam lalu
Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.
Baca SelengkapnyaKPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024
11 jam lalu
Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaNasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang
1 hari lalu
Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.
Baca Selengkapnya5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
3 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaKader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
3 hari lalu
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
3 hari lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaDede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024
3 hari lalu
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCaleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten
4 hari lalu
PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024
4 hari lalu
KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya