TEMPO.CO , Jember: Orang sakit ternyata tetap menjadi salah satu penyumbang cukup tinggi dalam pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember. Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Rabu, 25 Juli 2012, Ketua Komisi C DPRD Jember Mohammad Asir mengatakan lebih dari 50 persen pendapatan daerah 2011 didapatkan dari pendapatan rumah sakit milik daerah dan Puskesmas.
"Dari total pendapatan daerah yang diterima sebanyak Rp 200,2 miliar, 'sumbangan' dari orang sakit Rp 92, 77 miliar," ujarnya.
Pendapatan itu disumbang dari rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan. Dalam setahun terakhir, ada peningkatan pendapatan dari pasien rawat inap, rawat jalan dan pembelian obat-obatan di 49 puskesmas dan tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) yakni RSD dr Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung.
Sebanyak 49 puskesmas menyumbang Rp 4 miliar, RSD Balung sebanyak Rp 12,36 miliar, dan RSD Kalisat sebanyak Rp 5,6 miliar.
Pengelola RSD dr Soebandi Jember menyatakan pendapatan melebihi target yang ditetapkan bersama Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Jember. Dalam APBD 2011 ditetapkan target pendapatan dari RSD dr Soebandi Rp 70 miliar. Ternyata realisasi pendapatan melebihi target yakni mencapai Rp 70.811.804.557 atau 101,16 persen.
"Alhamdulillah melebihi target yang ditetapkan dalam APBD, tercapai lebih dari 100 persen. Ada kelebihan pendapatan sekitar Rp 800 juta," ujar Direktur RSD dr Soebandi Jember dr Yuni Ermita.
Pendapatan di RSD dr Soebandi Jember terdiri dari pendapatan pasien umum, pendapatan obat, ambulans, Askes, Jamkesmas dan Jamkesda/SPM.
Dari pendapatan pasien umum, RSD dr Soebandi memperoleh Rp 19.488.630.907. Sedangkan dari pendapatan obat mencapai Rp 14,5 miliar, dari ambulans sebesar Rp 590 juta, dari Askes mencapai Rp 17,7 miliar dan dari Jamkesmas mendapatkan Rp 15,9 miliar. Sedangkan dari Jamkesda atau pasien yang menggunakan surat pernyataan miskin atau Jamkesmas non kuota mencapai Rp 2.461.931.232.
Yuni mengatakan untuk pasien Jamkesda, sebenarnya pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp 4 miliar. "Hanya terealisasi Rp 2,4 miliar itu karena molornya pengesahan APBD tahun 2011. Jadi angka itu hanya untuk bulan Agustus ke belakang hingga Desember," katanya.
Namun realisasi yang lain seperti pendapatan dari Askes melebih target dari target Rp 13 miliar tercapai Rp 17 miliar. Yuni berjanji akan semakin memperbaiki pelayanan di rumah sakit, sehingga warga makin percaya untuk berobat ke rumah sakit daerah tersebut.
MAHBUB DJUNAIDY
Berita lain:
Ahok Sambut Serangan @triomacan2000 dengan Tertawa
Soal Masa Jabatan? Ahok Tangkis @TrioMacan2000
Sebulan Lebih Penulis Skandal Lapindo Belum Ketemu
Israel Siap Perang Terbuka dengan Iran
Jokowi Jualan Boneka Kotak-kotak
Berita terkait
RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya
6 Oktober 2023
Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.
Baca SelengkapnyaIni Arah Pembangunan Surabaya di 2023
16 Januari 2023
Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.
Baca SelengkapnyaKemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama
18 Agustus 2022
Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual
15 Desember 2021
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.
Baca SelengkapnyaRealisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda
23 November 2021
Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu
Baca SelengkapnyaKabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022
9 November 2021
Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.
Baca SelengkapnyaPSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator
30 November 2020
PSI menyatakan tak pantas jika anggota DPRD DKI naik pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaInspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?
6 Februari 2020
Inspektorat Jawa Barat melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bogor pada APBD kota itu.
Baca SelengkapnyaAlokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi
14 November 2019
Sri Mulyani meminta pemerintah daerah meniru langkah Presiden Jokowi saat masih menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaSerapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya
12 November 2018
Anies Baswedan menjelaskan banyak pekerjaan dalam APBD yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan.
Baca Selengkapnya