TEMPO.CO, Semarang – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Istajib, mengaku dirinya menerima gaji dan tunjangan antara Rp 20-25 juta setiap bulannya. Namun, pendapatannya tersebut tetap tak tersisa untuk bisa ditabung. “Gaji dan tunjangan Rp 20-25 juta itu terus menerus bablas. Di dompet selalu habis,” kata Istajib kepada para wartawan, Sabtu, 21 Juli 2012.
Pemicunya, menurut Istajib, gaji itu selalu habis disumbangkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. “Uang itu untuk kepentingan ke bawah. Masyarakat merasa dulu mendukung, maka mereka kemudian minta kepada saya,” kata Istajib. Di tingkat masyarakat, kata dia, sikap pragmatisme masyarakat sudah sedemikian tinggi.
Istajib mengaku tak pernah memberikan gaji kepada istrinya. “Kebetulan, istri saya sudah punya pekerjaan sendiri,” katanya. Gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang ia terima tiap bulan sekitar Rp 18 juta. Jika ditambah dengan sisa-sisa lumsum saat melakukan kunjungan kerja, pendapatan tiap bulannya sekitar Rp 25 juta. Pendapatan itu termasuk honor saat menjadi panitia khusus (pansus) DPRD Jawa Tengah.
Namun, Istajib mengaku gaji dan tunjangan hingga Rp 25 juta yang diterima tidak mencukupi jika dibandingkan dengan gaji yang ia terima pada saat menjadi anggita DPRD periode 1997. Saat menjadi anggota DPRD periode 1997-1999 itu, Istajib menuturkan hanya menerima gaji Rp 3 juta tiap bulan. Meski gaji saat itu kecil ternyata kondisi psikologisnya bisa lebih tenang.
Menurut Istajib, pangkal masalahnya ada di sistem pemilihan legislatif. Sistem nomor urut dalam pileg mengakibatkan semua calon berlomba-lomba menarik simpati dari pemilih. Parahnya, simpati itu timbul akibat jorjoran politik uang. “Siapa yang punya kapital besar bisa terpilih,” kata dia.
Pada saat yang sama, idealisme masyarakat juga menurun. Karena pada saat pencalonan menghabiskan duit besar, maka tak semua anggota DPRD memiliki kualitas baik. "Nggak semua anggota DPRD baik. Ada pula yang gragas (rakus),” kata Istajib.
ROFIUDDIN
Berita terkait
September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan
21 Agustus 2017
Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017
Baca SelengkapnyaTunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor
24 Juli 2017
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.
Baca SelengkapnyaSoal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan
21 Juli 2017
Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'
Baca SelengkapnyaGaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia
13 Juli 2017
Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?
Baca SelengkapnyaGaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik
2 September 2016
Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.
Baca SelengkapnyaAktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD
2 September 2016
Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.
Baca SelengkapnyaAhok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...
1 September 2016
Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta
28 Maret 2016
Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.
Baca SelengkapnyaKritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X
21 Oktober 2015
Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.
Baca SelengkapnyaDPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD
12 Oktober 2015
Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.