TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanuddin, menilai pemerintah tidak transparan dalam rencana pembelian tank Leopard dari Jerman. \"Saya kaget ada pemindahan pembelian dan belum dikomunikasikan dengan kami,\" kata Hasanuddin di komplek parlemen Senayan, Selasa, 3 Juli 2012.
Padahal sebelumnya, kata Hasanuddin, pemerintah sudah memastikan akan membeli alat berat ini dari Belanda. Menurut dia, Kementerian Pertahanan harus segera menjelaskan pada Komisi mengenai perubahan ini. Hingga saat ini, Hasanuddin melanjutkan, belum ada pembahasan detail mengenai perubahan ini. Ia khawatir perubahan akan mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan beberapa negara. \"Sebelumnya sudah sepakat bahwa tank Leopard dari Belanda, tapi beli dari Jerman.\"
Selain perubahan lokasi, Hasanuddin juga meminta Kementerian Pertahanan memastikan pembelian Leopard juga diikuti dengan transfer teknologi. \"BUMN harus disiapkan untuk transfer teknologi.\"
Kemarin Kementerian Pertahanan mengumumkan akan membeli tank berat Leopard dari Jerman sebanyak 100 unit. Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsoeddin, mengatakan perubahan negara diputuskan dengan pertimbangan memperoleh kepastian waktu dan target dari volume peralatan militer yang diperlukan. Menurut Sjafrie, proses pembelian dari Jerman relatif lebih lancar. Sampai akhir Juni, Belanda masih belum memberi persetujuan.
Alokasi anggaran untuk pembelian 100 unit MBT Leopard sudah disepakati DPR senilai US$ 280 juta dengan sistem pinjaman luar negeri. Pinjaman ini sudah disesuaikan dengan aturan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Untuk mempercepat pembiayaan, Kemenhan akan melakukan akselerasi aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pencegahan dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Sjafrie menjanjikan, pengadaan tank Leopard mulai dilakukan tahun ini. Dari 100 yang dipesan pada Oktober 2012, sudah ada sekitar 15 unit yang sampai ke Indonesia.
Anggota Komisi Pertahanan dari Demokrat, Max Sopacua, mengatakan tidak ada yang salah dari perubahan negara. Dalam jual beli, biasa saja terjadi pergantian. Apalagi selama ini masih ada pro dan kontra dari parlemen Belanda untuk menjual tank itu pada pemerintah Indonesia. \"Kita tidak bisa menggantungkan kepentingan pada satu negara. Selama prosesnya on the track tidak ada persoalan.\"
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler
Awal Ramadhan Muhammadiyah dan NU Berbeda
Korupsi Al-Quran Ganggu Citra Golkar dan Ical
KPK Kembangkan Pengusutan Korupsi Al-Quran
Tiap Tahun, Proyek Quran Dikerjakan Satu Pengusaha
Sambut Presiden, Bupati Kosongkan Rumah Jabatan
Alasan Anggaran Al-Quran Melonjak Drastis
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca Selengkapnya