Biar Melanggar Asal Kreatif

Reporter

Editor

Rabu, 17 Maret 2004 15:15 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Memasuki pekan kedua kampanye, partai-partai semakin kreatif menarik minat warga Kota Surabaya untuk memperhatikan mereka. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), misalnya menggelar aksi teatrikal yang menampilkan tujuh orang simpatisannya membawa tujuh batang bibit mangga untuk ditanam di DPRD Kota Surabaya, Rabu (17/3) siang. Simpatisan partai bernomor tujuh ini berjalan kaki dari pertokoan Plaza Surabaya, bertelanjang dada dan hanya mengenakan sarung, berbaris diam sembari mengusung bibit pohon yang tiap pohonnya bertuliskan tujuh perlambang yakni hukum, pendidikan, HAM, kesehatan, keadilan, budaya, dan ekonomi. "Kami ingin memberikan gambaran kepada masyarakat, beginilah nantinya anggota dewan dari Partai PIB yang akan menggantikan para anggota dewan lama. Kami akan menanam bibit tujuh elemen kehidupan yang selama ini terabaikan itu," ungkap Heru Supriyanto, Ketua DPC Partai PIB Surabaya, yang mengaku sebagai korban penggusuran kawasan Semut Baru, Surabaya.Sementara itu, dalam kampanyenya di Lapangan Potroagung, Surabaya, Partai Merdeka, selain menampilkan kesenian tradisional jaranan, juga menjual beras murah. Sebelumnya, penduduk di kawasan Rangkah mendapat kupon, yang dapat ditukar dengan paket beras dengan harga Rp 1.500 per kilogram saat kampanye. "Tiap paket terdiri dari 4 kilogram. Kami menyediakan 600 paket," kata Ketua DPD Partai Merdeka Kota Surabaya, HM Yatemin Gianto.Atas kegiatan yang dilakukan Partai Merdeka ini, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Soesilo menyatakan segera membahasnya dalam rapat pleno Panwaslu. "Kemungkinan besar Panwaslu akan mencatatnya sebagai pelanggaran kampanye, karena masuk bentuk praktik politik uang. Kalau penjualan beras itu dilakukan di luar masa kampanye, silakan saja. Tapi, kalau dilakukan saat ini, jelas kegiatan itu memiliki maksud mempengaruhi calon pemilih," ungkapnya.Agus Raharjo Tempo News Room

Berita terkait

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.

Baca Selengkapnya

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.

Baca Selengkapnya

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.

Baca Selengkapnya

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

3 Februari 2017

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

2 Februari 2017

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

2 Februari 2017

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.

Baca Selengkapnya