Enam Tahun Lumpur Lapindo, Warga Gelar Ruwatan

Reporter

Editor

Selasa, 29 Mei 2012 11:33 WIB

Sebuah tulisan protes tertulis di dinding pos BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di desa Mindi, Porong, Sidoarjo, Senin (5/28). Sejumlah warga korban lumpur menduduki pos BPLS dan melarang semua kegiatan BPLS dikawasan lumpur sebelum ganti rugi korban terbayarkan. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Sidoarjo - Dalam rangka memperingati semburan lumpur Lapindo yang genap enam tahun pada hari ini, anak-anak korban Lumpur Lapindo menggelar ruwatan di atas tanggul Siring sisi barat, Porong, Sidoarjo.

Prosesi ruwatan lumpur dilakukan anak-anak dari sanggar Al-Faz, Desa Besuki Timur, dan korban Lapindo yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas dari berbagai daerah, yakni Sanggar Sahabat Anak Malang, Sanggar Merah Merdeka Surabaya, Komunitas Sang Badol Pare, dan berbagai elemen mahasiswa dari Surabaya Menggugat.

Proses ruwatan dimulai dengan tari jaranan, kemudian disambung dengan teaterikal dan pembacaan puisi. Puncak acara adalah dengan membuang sesajen ke tanggul Porong.

"Tujuan ruwatan lumpur ini untuk membuka skandal atas tragedi lumpur Porong," kata pengasuh sanggar Al Faz, Irsyad, pada Selasa, 29 Mei 2012.

Ia mengatakan skandal antara pemerintah dengan pengusaha ini harus dibuka. Lapindo yang merusak lingkungan dibiarkan dan kerap kali ingkar janji terhadap korban Porong. Sedangkan pemerintah justru tidak tegas menangani permasalahan ini.

Direktur Walhi Jatim, Bagus Catur Nusantara, mengatakan ruwatan ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah dan pengusaha bahwa masalah penanganan korban lumpur Lapindo di Porong belum selesai. Pemerintah, kata dia, tidak mempunyai kemampuan untuk memaksa Lapindo membayar tanggung jawabnya kepada korban lumpur Lapindo. "Buktinya mereka masih diberi izin untuk melakukan pengeboran di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan semburan lumpur," katanya.

Sebelumnya perwakilan warga Sidoarjo, Paring Waluyo, menilai pemerintah dan PT Minarak Lapindo Jaya memang tak serius menyelesaikan kasus lumpur panas. Paring menjelaskan, hingga kini masih ada 4.129 berkas warga senilai lebih dari Rp 944 miliar yang belum dilunasi PT Minarak Lapindo Jaya. Selain itu, ada 73 berkas senilai Rp 27 miliar yang belum dibayar sama sekali.

Direktur Utama PT Minarak, Andi Darussalam, mengklaim pihaknya sudah serius menyelesaikan persoalan lumpur di Sidoarjo. “Total yang kami keluarkan sejak awal sampai sekarang Rp 7,9 triliun,” katanya kemarin.

DINI MAWUNGTYAS | ANANDA PUTRI


Berita terkait

Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

12 Juli 2019

Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

Utang keseluruhan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah mencapai Rp773,38 miliar.

Baca Selengkapnya

8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

29 Mei 2014

8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

Warga ingin Bank Jatim mengeluarkan dana talangan.

Baca Selengkapnya

Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

14 Desember 2012

Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

Bagir Manan menilai Kasus Lapindo perbuatan melanggar hukum sehingga yang berwenang menentukan soal ganti rugi adalah pengadilan biasa.

Baca Selengkapnya

Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

29 November 2012

Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

Aburizal Bakrie terdepak dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2012 versi Forbes.

Baca Selengkapnya

3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

23 November 2012

3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

Korban lumpur Lapindo menuntut Minarak Lapindo membayar sisa ganti rugi yang mencapai Rp 400 miliar.

Baca Selengkapnya

Sidoarjo Siagakan Relawan Tanggap Bencana Lapindo  

7 November 2012

Sidoarjo Siagakan Relawan Tanggap Bencana Lapindo  

Pemerintah kabupaten menyiapkan skenario terburuk.

Baca Selengkapnya

Lapindo Brantas Incar Lapangan Offshore Madura  

5 November 2012

Lapindo Brantas Incar Lapangan Offshore Madura  

Lapindo Brantas Inc (LBI) masih mencari mitra untuk turut mendanai pengembangan industri hulu migas itu.

Baca Selengkapnya

Hujan Turun, Lumpur Lapindo Nyaris Meluap

5 November 2012

Hujan Turun, Lumpur Lapindo Nyaris Meluap

Luberan lumpur di titik P 71-10d dan P 21-22 akan berdampak pada rel kereta api dan Raya Porong. Sementara titik P 33 akan berdampak pada permukiman.

Baca Selengkapnya

Juru Bicara Badan Penanganan Lumpur Tewas Mendadak

14 September 2012

Juru Bicara Badan Penanganan Lumpur Tewas Mendadak

Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Khusairi, meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana untuk Lapindo

10 September 2012

Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana untuk Lapindo

Tahun 2013 pemerintah menganggarkan Rp 2,236 triliun naik dari tahun ini Rp 1,533 triliun.

Baca Selengkapnya